Jalan Lenteng Agung Amblas usai Ditambal, DPRD DKI Kritik Bina Marga

JAKARTA, TEKAPE.co – Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan arah Depok amblas sedalam sekitar tiga meter.

Insiden ini menjadi sorotan karena ruas jalan tersebut diketahui baru saja diperbaiki oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) disebut telah melakukan pengecekan saluran air di bawah jalan pada Kamis (28/5/2026) pagi, hanya beberapa jam sebelum jalan amblas.

BACA JUGA: Indonesia Travel Fair 2026 Resmi Dibuka, Promo Wisata dan Health Tourism Jadi Andalan

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengkritik penanganan infrastruktur yang dilakukan jajaran Bina Marga dan SDA DKI Jakarta.

“Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah,” kata Nabilah, Jumat (29/5/2026).

Politisi PKS itu menilai kejadian jalan amblas tidak boleh dianggap biasa. Menurutnya, pola perbaikan tambal sulam yang selama ini dilakukan justru berpotensi menghamburkan anggaran tanpa menghasilkan solusi permanen.

BACA JUGA: Kerja di Hari Libur Nasional Wajib Dibayar Lembur, Wamenaker Tegaskan Tak Bisa Diganti Libur Biasa

“Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas,” ujar legislator dari dapil Jakarta 8 yang meliputi Jagakarsa tersebut.

Nabilah juga menyoroti minimnya koordinasi antara Dinas Bina Marga dan Dinas SDA dalam menangani persoalan infrastruktur jalan.

Ia menilai kedua dinas selama ini terkesan bekerja sendiri-sendiri sehingga persoalan baru kembali muncul di titik yang sama usai pengerjaan dilakukan.

Akibat kondisi itu, ia meminta dilakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap proyek pengerjaan di lokasi jalan amblas tersebut.

Audit itu, menurutnya, harus mencakup kualitas aspal, struktur tanah, hingga sistem drainase bawah jalan yang diduga mengalami kerusakan.

“Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan,” ujarnya.

Nabilah juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di lapangan.

Menurutnya, dinas terkait jangan hanya fokus mengejar laporan administrasi selesai cepat, tetapi mengabaikan faktor keselamatan masyarakat.

“Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi,” kata Nabilah. (*)