Fraksi GPR Ingatkan Pemkab Lutim: Jangan Biarkan Konflik PTPN Angkona Makin Membara

MALILI, TEKAPE.co – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur melontarkan peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar tidak mengabaikan persoalan yang terus berkembang di kawasan perkebunan PTPN Kecamatan Angkona.

Dalam pandangan umum Fraksi GPR terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026), juru bicara Fraksi GPR, I Wayan Suparta, menilai persoalan di wilayah PTPN sudah berada pada titik yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, kondisi di kawasan PTPN yang meliputi Desa Tawakua, Mantadulu, dan Taripa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih besar.

“Yang terpenting ini Bapak Bupati, terkait persoalan PTPN di Luwu Timur. PTPN yang ada di wilayah Angkona yang terletak di Desa Tawakua, Mantadulu, dan Taripa. Ini sangat penting mendapatkan perhatian sehingga ke depan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tegas Wayan di hadapan rapat paripurna.

Fraksi GPR menyoroti maraknya dugaan penjarahan tandan buah di kawasan perkebunan yang disebut telah memicu keresahan masyarakat.

Menurut GPR, situasi tersebut bukan lagi sekadar persoalan keamanan di lingkungan perkebunan, tetapi telah berdampak pada stabilitas sosial masyarakat sekitar.

“Ini sudah sangat memprihatinkan. Berbagai kejadian penjarahan tandan buah membuat masyarakat menjadi gelisah. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujar Wayan.

Selain menyoroti persoalan PTPN, Fraksi GPR juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi sejumlah kegiatan fisik hasil pelaksanaan APBD yang masih ditemukan berbagai kekurangan di lapangan.

Fraksi GPR turut menyinggung pelaksanaan program bantuan Kartu Lansia, beasiswa, serta bantuan seragam sekolah bagi siswa PAUD, SD, dan SMP agar penyalurannya dilakukan tepat waktu sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat saat dibutuhkan. (*)