Fadriaty AS Serap Aspirasi Warga Desa Tampa, Dukung Pengembangan Wisata

LUWU, TEKAPE.co – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Fadriaty AS, SE, MM, menggelar Reses dan Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan yang merupakan rangkaian reses pada 22–30 Juli 2026 tersebut dihadiri Kepala Desa Tampa Tahir, Kepala SMAN 15 Luwu, Lurah Suli, Kepala Desa Mario, tokoh masyarakat, serta ratusan warga. Jalannya dialog dipandu oleh moderator Andrie Islamuddin.

Kepala Desa Tampa, Tahir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi Fadriaty yang selalu hadir di tengah masyarakat melalui agenda reses.

“Kami di Desa Tampa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Fadriaty yang selalu hadir bersama kami di Desa Tampa. Walaupun kami berada di daerah terpencil, beliau tetap datang menemui masyarakat,” ujar Tahir.

Dalam kesempatan itu, Tahir juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait peningkatan sarana dan prasarana objek wisata Permandian Tampa yang kini semakin ramai dikunjungi masyarakat.

Menurutnya, perkembangan destinasi wisata tersebut telah mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi. Karena itu, ia berharap adanya dukungan pemerintah provinsi untuk melengkapi fasilitas wisata sehingga jumlah pengunjung terus meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya Tahir berharap Fadriaty senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan agar terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Desa Tampa dan Kabupaten Luwu, melalui berbagai program pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Fadriaty menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan daerah.

Fadriaty menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok anggota DPRD saat masa reses adalah menyerap aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

“Kalau bicara reses, ini adalah tupoksi kami, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun DPRD dan gubernur itu satu kesatuan dalam pemerintahan, ada eksekutif dan ada legislatif,” ujar Fadriaty.

Ia mengungkapkan, APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini menghadapi tantangan besar setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp1,3 triliun. Akibatnya, pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan.

“APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini juga sangat berat karena hampir Rp1,3 triliun dana transfer dari pusat dipotong, sehingga program yang dijalankan harus benar-benar mengikuti skala prioritas,” katanya.

Menurut Fadriaty, kebijakan mandatory spending juga mengharuskan pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur hingga 30 persen sampai tahun 2027. Oleh karena itu, pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan menjadi fokus utama pemerintah provinsi.

“Yang paling utama dilakukan sekarang adalah sesuai dengan program prioritas. Mandatory spending mengharuskan pembangunan infrastruktur sampai 2027 mencapai 30 persen. Karena itu yang digenjot sekarang adalah pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah proyek strategis yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu, di antaranya peningkatan Daerah Irigasi Lamasi dan Makawa serta pembangunan Rumah Sakit Regional di Kecamatan Bua dengan nilai anggaran lebih dari Rp200 miliar yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Selain membahas pembangunan infrastruktur, Fadriaty juga merespons aspirasi masyarakat terkait pengembangan sektor pariwisata di Desa Tampa. Menurutnya, usulan peningkatan fasilitas wisata merupakan langkah positif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menilai penambahan maupun peningkatan fasilitas pendukung objek wisata di Desa Tampa akan meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Dampaknya, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menggantungkan usaha di kawasan wisata tersebut, akan semakin berkembang. (hms)