Dugaan Penyadapan Bongkar Keretakan Prabowo-Jokowi, Pengamat Sebut Perang Pengaruh

JAKARTA, TEKAPE.co – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dinilai semakin memperlihatkan keretakan hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hubungan kedua tokoh yang sebelumnya terlihat harmonis saat Pilpres 2024 kini disebut memasuki fase berbeda. Bahkan, sejumlah pengamat menilai konflik tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bagian dari pertarungan pengaruh dan kekuasaan di lingkaran elite pemerintahan.

Peneliti politik ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menilai hubungan Jokowi dan Prabowo mengalami perubahan signifikan setelah dua tahun pemerintahan berjalan.

BACA JUGA: Terseret Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan KSP

Menurutnya, kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya perbedaan kepentingan antara kedua tokoh tersebut.

Sebelumnya, sejumlah persoalan juga dinilai memperlihatkan keretakan hubungan mereka, mulai dari tarik-ulur pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Made menyoroti kedekatan Listyo dengan Jokowi yang telah terbangun sejak keduanya masih berada di Kota Solo.

BACA JUGA: Yusril Ungkap Perintah Prabowo kepada Kapolri: Usut Tegas Dugaan Penyadapan Presiden

Listyo pernah menjabat Kapolresta Solo ketika Jokowi menjadi wali kota. Pada 2014, Listyo kemudian dipercaya menjadi ajudan presiden setelah Jokowi dilantik.

Karier Listyo terus meningkat hingga akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

“Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi. Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan,” ujar Made,” Rabu (4/11/2026).

Ia menilai Prabowo kemungkinan tidak akan berhadapan langsung dengan Jokowi karena risiko politiknya terlalu besar. Menurutnya, langkah yang lebih mungkin dilakukan adalah membatasi pengaruh Listyo.

“Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo,” katanya.

Made juga menjelaskan, kedekatan Jokowi dengan institusi kepolisian tidak terlepas dari kebutuhan politik pemerintahannya.

Menurutnya, Jokowi membutuhkan dukungan institusi yang kuat untuk menopang kekuasaan karena tidak memiliki basis politik yang kokoh melalui partai politik sendiri.

Penunjukan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2016 hingga kemudian Listyo Sigit pada 2021 dinilai memperkuat hubungan kekuasaan tersebut.

Dalam perkembangannya, kepolisian dinilai tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Kondisi itu kemudian menghadapi tantangan setelah Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional.

Meski sempat mempertahankan Listyo sebagai Kapolri, Prabowo akhirnya mengambil keputusan mengganti posisi tersebut. Listyo kemudian digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sementara jabatan Kapolri dipercayakan kepada Kepala BNN Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Made menilai perubahan jabatan itu tidak serta-merta menghilangkan pengaruh Listyo di internal kepolisian.

“Terlepas dari hubungan dengan Jokowi, Prabowo melihat Listyo ini sangat kuat di Polri. Banyak pejabat-pejabat kepolisian yang berada di bawah komando Listyo, meski dia tidak lagi menjabat sebagai Kapolri,” jelasnya.

Ia menduga pengungkapan kasus penyadapan juga memiliki dimensi politik, yakni untuk memperlihatkan kekuasaan Prabowo sekaligus mengurangi pengaruh Jokowi dan jaringan di kepolisian.

Namun, Made mengingatkan, kasus tersebut berpotensi menjadi alat politik untuk mengalihkan perhatian dari sejumlah persoalan pemerintahan, seperti kebakaran hutan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tekanan fiskal.

Sementara itu, peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, melihat kisruh tersebut sebagai gambaran silang sengkarut kepentingan di tubuh pemerintahan.

Menurutnya, konflik elite justru memperlihatkan bagaimana para pemegang kekuasaan lebih sibuk mempertahankan pengaruh kelompok masing-masing dibandingkan mengutamakan kepentingan masyarakat.