Di Bawah Tekanan Aksi Massa, Pemprov Sulsel Paparkan Alokasi Rp 1 Triliun untuk Luwu Raya

MAKASSAR, TEKAPE.co – Di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik di wilayah Luwu Raya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menyatakan kebijakan penganggaran dalam APBD 2025 tetap mengedepankan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Juru bicara Andalan Hati pada Pilgub Sulsel 2024, Irwan ST, mengatakan alokasi pembangunan untuk Luwu Raya tidak hanya bersumber dari APBD murni pemerintah provinsi, tetapi juga diperkuat oleh dana APBN yang dikelola melalui skema tugas pembantuan.

“Tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Jika dilihat dari data APBD 2025, anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya sebanding, bahkan lebih besar, dibandingkan kontribusi pendapatan daerah yang masuk ke kas provinsi,” kata Irwan, Rabu (28/1/2026).

BACA JUGA: Blokade Trans Sulawesi, Jenderal Mabes Polri Turun Tangan Hadapi Aliansi Wija to Luwu

Berdasarkan data realisasi APBD Sulsel 2025, kontribusi pendapatan dari wilayah Luwu Raya tercatat sekitar Rp806 miliar, yang berasal dari seluruh jenis pajak daerah. Pada saat yang sama, belanja pembangunan yang dialokasikan untuk kawasan tersebut mencapai Rp935 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk sejumlah proyek strategis, antara lain peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, serta pembangunan fasilitas layanan kesehatan.

Sejumlah program dikerjakan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

BACA JUGA: OPINI: Jalan Terblokade, Mobilitas Terputus, Benarkah untuk Warga?

Irwan menyebut, alokasi infrastruktur melalui skema MYC di Luwu Raya menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulsel, dengan nilai mendekati Rp400 miliar.

Program itu mencakup pembangunan rumah sakit regional modern di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang sekitar 58,5 kilometer yang melayani lahan kurang lebih 11 ribu hektare, serta perbaikan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.

Selain dari APBD, dukungan APBN juga mengalir ke sektor pertanian di Luwu Raya dengan total anggaran sekitar Rp107 miliar.

Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), pemerintah provinsi turut mendorong pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.

Untuk 2026, dialokasikan dana Rp46 miliar guna penanganan 4,8 kilometer, sementara sisanya direncanakan berlanjut pada 2027.

Program lain yang disebutkan adalah penanganan Matano Belt Road dengan panjang ruas mencapai 33 kilometer.

Secara keseluruhan, Irwan menyatakan total dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1,041 triliun.

Angka itu, menurutnya, lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan daerah kawasan tersebut ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat Rp806 miliar.

Ia menegaskan, perbandingan data tersebut menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah provinsi yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas.

“Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas layanan dasar secara berkelanjutan, dengan Luwu Raya sebagai salah satu motor pertumbuhan Sulawesi Selatan ke depan,” kata Irwan.(*)