Bupati Luwu Tegaskan Hutan Simoma Tetap Jadi Kawasan Penelitian dan Pendidikan

LUWU, TEKAPE.co – Bupati Luwu menegaskan kawasan Hutan Simoma tetap dipertahankan sebagai Hutan Penelitian dan Hutan Pendidikan serta tidak dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Rabu (13/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kapolres Luwu, Ketua DPRD Luwu, Pj Sekda Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Danramil Belopa, Kepala KPH Latimojong, sejumlah kepala OPD, serta pihak terkait lainnya.

Awalnya, rapat membahas kesiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, mulai dari persoalan lahan, perizinan, pengawasan hukum, hingga aspek pengamanan dan ketertiban selama operasional awal sekolah.

Namun, dalam pembahasan itu muncul berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait pentingnya menjaga kawasan Hutan Simoma sebagai wilayah konservasi dan penyangga ekosistem.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu menegaskan kawasan Hutan Simoma harus tetap dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebagai kawasan penelitian serta pendidikan.

“Hutan Simoma harus dijaga agar ekosistem di kawasan tersebut tetap lestari kemudian tetap dimanfaatkan sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan. Kawasan ini memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan keberlangsungan alam,” ujar Bupati Luwu dalam rapat tersebut.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan dan pemerintah, untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi lagi penyerobotan lahan maupun aktivitas yang merusak lingkungan.

“Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang menyerobot lahan di kawasan ini seperti yang lalu. Kita harus menjaga hutan ini bersama-sama demi keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.

Sebagai solusi kebutuhan pembangunan sekolah, Bupati Luwu mengusulkan lokasi alternatif di wilayah Ulo-Ulo, Belopa, yang dinilai lebih layak dan tidak berada di kawasan hutan konservasi.

Usulan tersebut mendapat perhatian dari peserta rapat dan akan menjadi bahan kajian lanjutan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.