Tekape.co

Jendela Informasi Kita

IMWAL Tegaskan Jangan Jadikan Luwu Tengah Sebagai Jualan Politik

Foto: Ikatan Mahasiswa Walenrang-lamasi (IMWAL) Saat Melakukan Aksi Damai Memperingati Tragedi Walmas Berdarah dalam perjuangan Pembentukan DOB Luwu Tengah. (ilham/tekape.co)

WALMAS, TEKAPE.co – Dalam aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Walenrang-lamasi (IMWAL) menolak keras ketika Isu Pemekeran DOB Luwu Tengan di jadikan sebagai Jualan Politik bagi para elit politik di Luwu.

Dalam tuntutannya Mahasiswa mendesak Presiden RI mencabut moratorium DOB, Mekarkan Luwu Tengah dan Jangan Jadikan Luwu Tengah sebagai Jualan Politik.

Hal itu disampaikan Mahasiswa Walenrang-lamasi saat melakukan aksi damai memperingatan tragedi berdarah dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, November 2013 lalu. Aksi ini dilakukan di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sabtu, 12 November 2022.

“Sesuai dengan tuntutannya teman-teman bahwa kami menolak keras ketika isu tentang Luwu Tengah ini hanya dijadikan sebagai janji poltik bagi para elit politik yang ada di Kabupaten Luwu. Dan kami harap Pemerintah Pusat fokus pada pemekeran Luwu Tengah,” kata, Ketua IMWAL, Hasrifaldi Abdullah.

Senada dengan hal tersebut, Jenlap aksi, Rifaldo, menegaskan menolak dengan keras ketika Luwu Tengah ini hanya di jadikan bahan janji-janji politik demi kepentingan pribadi atau sebagian kelompok untuk mendapatkan simpati masyarakat.

“Melalui gerakan ini pula kami dari Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi, menolak keras ketika Luwu Tengah ini hanya di jadikan bahan janji-janji politik demi kepentingan pribadi atau sebagian kelompok untuk mendapatkan simpati masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di walenrang-lamasi,” tegasnya.

Rifaldo, mengatakan saat ini negara sedang tidak adil kepada wilayah Luwu Raya. Perlu di ketahui bahwa saat ini masih ada regulasi (Moratorium) yang mengekang pemekeran daerah otonomi baru salah satunya adalah Luwu Tengah.

“Kami mengharapkan ketika Moratorium ini di cabut, Luwu Tengah menjadi prioritas untuk dilakukan pemekeran,” ungkapnya.

Lanjut, Rivaldo meyebutkan, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diterbitkannya ampres terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

“Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus para pemangku kebijakan di negeri ini terkait masalah daerah otonomi baru (DOB). Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Luwu Tengah ini menjadi keinginan dari sebagian besar Masyarakat yang ada di Walenrang Lamasi,” jelasnya.

(Ham)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini