Fraksi PDIP Luwu Timur Dorong Diversifikasi Ekonomi, UMKM hingga Pertanian Dinilai Jadi Masa Depan Daerah

MALILI, TEKAPE.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai mempercepat diversifikasi ekonomi agar tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.

Pengembangan UMKM, pertanian, dan pariwisata dinilai menjadi jalan keluar untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Andi Ahmad, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026).

Menurut Andi, ketergantungan ekonomi terhadap sektor tambang saat ini sudah berada pada level yang perlu mendapat perhatian serius.

Pasalnya, sektor pertambangan masih menyumbang sekitar 70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur.

BACA JUGA:
Ekonomi Luwu Timur Tak Lagi Bertumpu pada Tambang, Sektor Non-Tambang Tunjukkan Kinerja Mengesankan

“Kondisi ini membuat ekonomi daerah sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia maupun kebijakan pemerintah pusat, seperti pembatasan RKAB,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PDIP menilai sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan potensi sektor-sektor lain yang selama ini belum digarap maksimal.

PDIP melihat peluang besar bagi Luwu Timur untuk membangun ekonomi yang lebih berimbang melalui penguatan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta menjadikan potensi pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Tak hanya itu, fraksi berlambang banteng tersebut juga meminta agar belanja modal lebih diarahkan pada program-program produktif yang mampu mendorong tumbuhnya sektor riil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Sinergi dengan dunia usaha juga perlu diperkuat agar investasi swasta tidak hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan, tetapi mulai bergerak ke sektor non-tambang,” kata Andi.

Meski demikian, Fraksi PDIP tetap mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas fiskal.

Menurut mereka, struktur anggaran yang sehat, SILPA yang positif, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik.

Melalui pandangan akhirnya, Fraksi PDIP meminta pemerintah mulai menggeser orientasi pembangunan dari ekonomi berbasis tambang menuju ekonomi yang lebih beragam, sehingga pertumbuhan daerah tidak mudah terguncang oleh dinamika pasar komoditas global dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. (*)