Serba Hitam di Bundaran HI, Mahasiswa UI Sebut Harapan Bangsa Kian Pupus

JAKARTA, TEKAPE.co – Sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengikuti aksi demonstrasi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut, Jumat (12/6/2026).

Massa berkumpul sejak pukul 09.00 WIB di lapangan parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok.

Mereka kemudian berangkat menggunakan sekitar 18 bus Kopaja dan 10 angkutan kota menuju lokasi aksi.

BACA JUGA: Kasus Korupsi MBG Bertambah, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi

Mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas itu mengenakan pakaian serba hitam dipadukan dengan almamater kuning khas UI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan, warna hitam dipilih sebagai simbol hilangnya harapan terhadap kondisi bangsa saat ini.

“Penggunaan pakaian serba hitam menyimbolkan pupusnya harapan dan kondisi yang mengarah ke kegelapan,” katanya.

BACA JUGA: Mahasiswa Kritik Kenaikan Pertamax dan Revisi UU Polri dalam Aksi di Makassar

Menurut Athof, aksi tersebut merupakan bentuk peringatan terhadap situasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan di sektor ekonomi, demokrasi, dan moralitas bangsa. Karena itu, massa membawa tagar #MenujuIndonesiaBangkrut dalam demonstrasi mereka.

Ia mendesak pemerintah dan DPR menghentikan program-program yang dianggap memboroskan anggaran negara serta tidak lagi mengabaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Karena kita sudah menyadari bahwa ekonomi itu hanya tumbuh di atas kertas, tetapi tidak berubah di atas meja rakyat,” kata Athof.

Athof menilai pertumbuhan ekonomi yang kerap diklaim pemerintah belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Di sisi lain, lapangan pekerjaan dinilai semakin terbatas, harga kebutuhan pokok meningkat, dan beban pajak masih dirasakan berat oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah.

BEM UI juga menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti kelangkaan Pertalite dan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi indikator adanya persoalan yang lebih besar dalam tata kelola negara.