Delis Minta OPD Fokus Program Prioritas, Pemda Morut Bidik Pembiayaan dari PT SMI

KOLONODALE, TEKAPE.co – Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, mengumpulkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan di tengah kondisi fiskal yang dinilai cukup berat secara nasional.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati, Kamis (11/6/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Djira K, Sekretaris Daerah Musda Guntur, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Beberapa pejabat yang hadir antara lain Asisten I, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi, Sekretaris Dinas PUPR, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

BACA JUGA: GenRe Morowali Utara Siap Berlaga di Palu, Bupati Delis Beri Motivasi

Delis mengatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian program nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Langkah tersebut juga bertujuan memastikan keselarasan program daerah dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2025–2029.

Dalam pertemuan itu, Delis meminta seluruh OPD menyeleksi program berdasarkan tingkat urgensi pelaksanaannya.

“Kita harus mengacu pada program Asta Cita dan RPJMD selaras dengan visi misi yang sudah ditetapkan,” jelas bupati.

Terkait kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur yang dinilai mendesak, Delis mengungkapkan pemerintah daerah tengah mengupayakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

PT SMI merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.

“Kita sedang upayakan melakukan pinjaman ke PT. SMI. Tapi mungkin jumlahnya terbatas karena daerah lain di Indonesia juga mengajukan pinjaman yang sama,” tambahnya.

Untuk mendukung pengajuan pinjaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengusulkan dana kurang bayar sebagai jaminan kepada PT SMI.

Dana kurang bayar yang dimaksud berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang hingga kini masih belum diterima pemerintah daerah dan nilainya disebut cukup besar.

(Int_mcdd/l!h/Ale/Ryo)