Gedung DPRD Sulsel–Makassar Direhabilitasi Satu Kontrak, Anggaran Tembus Rp90 Miliar

MAKASSAR, TEKAPE.co – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mengerjakan tahap pertama rehabilitasi Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel, bersamaan dengan pemulihan Gedung DPRD Makassar.

Kedua proyek itu digarap melalui satu kontrak besar dengan nilai Rp90 miliar, yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai penanganan pasca pembakaran gedung pada akhir Agustus 2025 lalu.

Penandatanganan kontrak rehabilitasi digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Kamis (11/12/2025) sore.

BACA JUGA: Bulukumba Borong Dua Penghargaan GOLD di GENTING Summit 2025

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir, serta Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Sulsel M Yamin, yang mewakili Kementerian PU.

Yamin sekaligus menandatangani dokumen kontrak.

Menurut Yamin, kontrak tunggal dipilih karena kerusakan pada kedua gedung merupakan dampak dari satu rangkaian peristiwa yang sama.

“Kegiatan penanganan pasca kerusuhan ini memang disatukan. Ada kegiatan di Kota Makassar dan ada juga di provinsi,” katanya.

Pada Gedung DPRD Makassar, pemulihan tahap pertama mencakup rehabilitasi bangunan sayap kanan tiga lantai seluas 9,42 meter persegi.

Adapun gedung utama atau ruang paripurna, empat lantai dengan luas 5.481 meter persegi, akan ditangani pada tahap kedua karena masuk kategori rekonstruksi, yang mencakup pembangunan baru.

Untuk DPRD Sulsel, Yamin menjelaskan kompleks gedung terdiri atas 11 massa bangunan.

Salah satu bangunan yang terdampak berat adalah Gedung Sekretariat, yang hangus dalam kebakaran dan akan direkonstruksi total.

Sementara gedung utama atau ruang paripurna masuk kategori rehabilitasi, bukan rekonstruksi penuh.

Fokus tahap pertama adalah perbaikan struktural dan pemulihan fungsi ruang.

“Nah, gedung utama itu masuk rehabilitasi. Jadi nilai kontrak sekitar Rp90 miliar untuk tahap pertama,” jelas Yamin.

Ia menegaskan anggaran tersebut mencakup pekerjaan di dua lokasi sekaligus, yakni DPRD Sulsel dan DPRD Makassar.

Masa pengerjaan tahap pertama diperkirakan berlangsung enam bulan, mulai akhir 2025 hingga Juni 2026.

“Proses pengerjaannya sekitar enam bulan. Jadi Rp90 miliar ini dua lokasi,” kata Yamin.

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir, berharap rehabilitasi dapat dipercepat agar aktivitas kedewanan bisa segera kembali normal.

“Kami berharap proyek ini cepat selesai dan para anggota dewan bisa berkantor kembali,” ujarnya.(*)