Awal Baik Kepemimpinan Pata-Dhevy, Luwu Masuk 4 Besar Penurunan Kemiskinan di Sulsel

LUWU, TEKAPE.co – Tahun pertama kepemimpinan Bupati Luwu H. Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu mencatat capaian membanggakan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional pada 2025, Kabupaten Luwu justru berhasil menorehkan prestasi dengan masuk dalam empat besar daerah tercepat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu, penurunan angka kemiskinan di wilayah ini cukup signifikan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

“Khusus untuk Kabupaten Luwu kita patut bersyukur sebab seperti daerah lain se Sulsel, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 11, 70 persen di tahun 2024 turun menjadi 10,97 persen pada tahun 2025 atau turun 0,73 persen, atau turun sebanyak 2.480 orang, dari 44.240 jiwa penduduk miskin di tahun 2024, turun menjadi 41.760 jiwa pada tahun 2025,” ujar, Kepala BPS Luwu, Andi Cakra.

Menurut Andi Cakra, Penurunan angka kemiskinan di Luwu kendati hanya 0,73 persen, namun tercatat menjadi tingkat penurunan terbesar ke 4 dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel, setelah Kota Parepare (0,83 persen), Kabupaten Pangkep (0,81 persen), dan Kabupaten Luwu Timur (0,76 persen). Setelah Luwu, posisi berikutnya ditempati Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), Wajo (0,61 persen), Bantaeng (0,58 persen), serta Kota Makassar (0,54 persen).

“Data ini menggambarkan, Pemerintah Kabupaten Luwu yang dipimpin Bupati Luwu H Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu ada keberhasilan dalam proses pembangunan melalui beberapa intervensi program yang mereka laksanakan diawal pemerintahannya,” kata Andi Cakra.

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Luwu di awal masa jabatan Pata–Dhevy. Program tersebut mencakup bantuan sosial, distribusi bibit pertanian, hingga percepatan penerimaan karyawan di sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Luwu.

Selain menurunnya jumlah penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan tren positif. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Luwu turun dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga merosot dari 0,53 persen menjadi 0,28 poin.

“Indeks kedalaman kemiskinan Luwu sudah tidak semakin dalam, tetapi naik ke ambang permukaan. Dengan kondisi ini, akan semakin memudahkan Pemkab Luwu menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit di tahun mendatang,” tutur Andi Cakra.

Lebih lanjut, Andi Cakra menjelaskan bahwa penghitungan angka kemiskinan BPS didasarkan pada dua variabel, yaitu pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan.

“Variabel makanan dihitung dari pengeluaran konsumsi sehari-hari, seperti beras, ikan, telur, kapurung, dan rokok. Sedangkan variabel nonmakanan mencakup pengeluaran bulanan maupun tahunan, misalnya listrik, PDAM, cicilan motor, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya,” jelasnya.

Dengan capaian ini, Kabupaten Luwu kini resmi masuk dalam empat besar daerah dengan penurunan kemiskinan tercepat di Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Pata–Dhevy untuk mewujudkan target menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit pada tahun-tahun mendatang. (*)