oleh

VIDEO: Aksi Protes dan Penjelasan Panwaslu Soal Dugaan Pelanggaran Cawalkot Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa memprotes putusan yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo, terkait laporan dugaan pelanggaran mutasi yang ditujukan kepada petahana calon Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, Selasa 18 April 2018, di sekretariat Panwaslu Palopo, sekitar Lapangan Pancasila.

Mereka menilai, keputusan Panwaslu, banyak kejanggalan. Salah satunya, anggota Panwaslu Palopo, Asbudi masih berkonsultasi dengan Kemendagri di Jakarta. Sampai hari ini, hasil konsultasi Kemendagri belum ada, tetapi Panwaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani ketua Panwaslu.

“Kejanggalannya, surat dikeluarkan disaat Panwaslu Palopo masih berkonsultasi dengan Kemendagri di Jakarta. Sampai hari ini, hasil konsultasi Kemendagri belum ada, tetapi panwaslu telah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani ketuanya,” ujar demonstran, dalam orasinya, Wahyu Yunus.

Kemendagri juga masih memanggil berbagai pihak terkait aduan mutasi yang diduga dilakukan HM Judas Amir. Termasuk, Panwaslu sendiri masih berkonsultasi dengan Kemendagri dan hasilnya belum ada, tiba-tiba rekomendasi Panwaslu ke KPU sudah dikeluarkan.

“Kami menduga, surat Panwaslu itu dikeluarkan tanpa melalui rapat pleno Panwaslu. Anehnya lagi, surat itu langsung menyebar luas di tengah masyarakat terutama di media sosial bahwa HM Judas Amir didiskualifikasi padahal dalam suratnya tidak ada kata didiskualifikasi,” teriak Yudi.

Ketua Panwaslu Palopo, Syafruddin Djalal SH, dalam jumpa persnya, Rabu 18 April, di sekretariat Panwaslu, menganggap mutasi yang dilakukan petahana HM Judas Amir dianggap melanggar pasal 71 ayat 2 UU No: 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Fakta yang terungkap, terjadi pergantian pejabat di sejumlah SKPD. Saya sebutkan salah-satunya, ada bidan dipindahkan dari puskesmas menjadi staf di puskesmas lain, padahal puksesmas adalah UPTD, sehingga terjadi pergantian pejabat (fungsional) tanpa izin dari menteri,” jelas Djalal.

Djalal, mengatakan, salinan surat keputusan yang meminta KPU melakukan pembatalan pencalonan HM Judas Amir sebagai calon walikota, telah diserahkan ke KPU Palopo, Rabu siang.

“Rekomendasi itu bersifat final dan mengikat yang harus diputuskan KPU dalam kurun waktu tiga hari setelah rekomendasi Panwaslu dikeluarkan,” ujarnya.

Berikut video suasana aksi dan penjelasan Ketua Panwaslu Palopo Syafruddin Djalal, didampingi Anggota Panwaslu Palopo, St Aisyah. (rin)

Komentar

Berita Terkait