Tahura Bontobahari Bulukumba Jadi Sorotan, Kemenham Ingatkan Hak Warga Jangan Terabaikan

Ia menilai upaya konservasi tidak serta-merta harus menutup seluruh akses masyarakat terhadap sumber daya alam di kawasan tersebut.

“Konservasi tidak berarti menutup seluruh akses masyarakat terhadap kawasan. Pembatasan harus dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan hak masyarakat yang telah lama bergantung pada sumber daya alam, selama pemanfaatannya tidak mengganggu fungsi konservasi,” tegas Baharuddin.

Dalam pembahasan tersebut, persoalan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Tahura turut menjadi perhatian.

Begitu pula dengan rencana atau mekanisme relokasi masyarakat. Kedua persoalan itu dinilai harus dikaji secara cermat agar kebijakan yang diterapkan tidak berdampak pada hilangnya hak masyarakat atas identitas, pelayanan publik, pekerjaan maupun mata pencaharian.

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, berharap analisis dari perspektif HAM dapat membantu menyempurnakan Ranperda Pengelolaan Tahura Bontobahari.

Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

“Kami berharap Ranperda Pengelolaan Tahura Bontobahari dapat menjadi instrumen yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat yang berada di sekitarnya. Konservasi harus menghadirkan manfaat, bukan justru menghilangkan hak dasar masyarakat. Karena itu, setiap pembatasan, termasuk terkait akses sumber daya, administrasi kependudukan maupun relokasi, harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemenuhan HAM,” ujar Daniel.