Pemkab Lutim Perkuat Ketersediaan Pangan, Antisipasi Gejolak Harga

MAKALE, TEKAPE.co — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat langkah memastikan ketersediaan pangan masyarakat melalui penguatan koordinasi, pemetaan kebutuhan, serta penyusunan neraca pangan daerah.

Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama Pemkab Luwu Timur dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V dan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).

Dalam forum tersebut, Pemkab Luwu Timur menempatkan ketersediaan pasokan sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin.

Dia menyampaikan berbagai langkah pemerintah daerah dalam menjaga pasokan kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar.

Menurut Andi Juana, pengendalian pangan tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan barang kebutuhan pokok tersedia ketika dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, pemetaan antara produksi, kebutuhan dan distribusi menjadi penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi pasokan sekaligus mengantisipasi potensi kekurangan pangan di suatu wilayah.

“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya energi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” kata Andi Juana.

Kelancaran distribusi energi menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan pergerakan barang dan kebutuhan pangan dari daerah produksi hingga ke masyarakat.

Selain itu, Pemkab Luwu Timur juga menjaga ketersediaan LPG bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran.

ASN dan pegawai PT Vale Indonesia diinstruksikan tidak menggunakan LPG 3 kilogram sehingga pasokan bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penguatan neraca pangan menjadi semakin penting karena pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai ketersediaan pasokan, kebutuhan konsumsi, serta potensi surplus maupun kekurangan pangan.

Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah antisipasi, termasuk memperkuat koordinasi antarwilayah ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, turut memaparkan kondisi wilayah Zona V yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs HM Jufri Rahman, menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif dan tidak menunggu terjadi gejolak harga.

Menurutnya, strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi, harus berjalan secara bersamaan.

“Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” ujarnya.

Forum TPID Zona V tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antardaerah dalam menjaga rantai pasok pangan.

Bagi Luwu Timur, penguatan data dan neraca pangan diharapkan dapat membantu pemerintah membaca kondisi pasokan secara lebih cepat dan mengambil langkah sebelum terjadi gangguan.

Dengan demikian, ketersediaan pangan tidak hanya dijaga melalui produksi, tetapi juga melalui akurasi data, kelancaran distribusi, koordinasi antardaerah, dan kesiapan pemerintah melakukan intervensi ketika pasokan mulai terganggu.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan turut didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur. (*)