oleh

Sulit Bahan Baku, 4 Pabrik Kelapa Sawit di Lutra Terancam Tutup

MASAMBA, TEKAPE.co Kabupaten Luwu Utara telah memilik 4 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni PT Surya Sawit Sejahtera (SSD), PT Jas Mulia, PT Global, dan PT Kasmar.

Namun, empat perusahaan ini sulit mendapatkan bahan baku berupa TBS (Tandan Buah Segar). Sehingga mereka terancam tutup.

Selain, karena lahan sawit petani tidak mampu memenuhi kuota produksi, 4 PKS itu juga diperparah dengan pemberian izin usaha pembelian TBS untuk PKS dari Kabupaten tetangga, Luwu Timur.

Hal itu diketahui dari beredarnya video sebuah mobil truk mengangkut Kelapa Sawit dari wilayah Luwu Utara, menuju PKS di Luwu Timur.

Dalam  rekaman tersebut jelas terlihat truk milik PT Bumi Maju Sawit (BMS), sedang muat TBS di Desa Harapan Kabupaten Luwu Utara.

Salah seorang Petani dan Suplier TBS asal Desa Harapan, Andy, Kamis 3 September 2020, mengatakan ini sebuah ironi untuk PKS di Luwu Utara, di saat PKS di Luwu Utara kekurangan bahan baku, justru bahan baku dibawa keluar Luwu Utara.

Padahal soal harga, semua sudah seragam, Rp1.150/kg berdasarkan harga yang ditetapkan Gubernur Sulsel.

“Kita lihat mobil pengangkut TBS milik PT Bumi Maju Sawit, di Desa Harapan, Lutra, membawa buah sawit menuju Luwu Timur,” ungkap Andi.

Ia menambahkan, saat ini 4 PKS yang telah diberikan izin operasi oleh Pemda tidak mampu beroperasi maksimal, lantaran kurangnya bahan baku, ditambah TBS yang ada Lutra dibawa keluar.

Ia berharap para investor ini tetap bertahan di Luwu Utara, agar roda perekonomian para petani sawit tetap terjaga.

“Mestinya, Pemda melindungi para investor yang telah berinvestasi di Luwu Utara, namun yang terjadi sebaliknya. Justru Pemda memberikan izin pembelian PKS dari luar kabupaten. Ini semakin memperparah keadaan. Semoga para investor ini tetap bertahan di Luwu Utara,” tandas Andy.

Sementara itu, Direktur PT Surya Sawit Sejahtera (SSS), Ruslie Cahyana, mengatakan, pihaknya bersama perusahan sawit lainnya, yang ada di Kabupaten Luwu Utara sudah beberapa kali menyampaikan keberatan secara langsung ke Bupati Luwu Utara, agar pemerintah benar-benar memberi perhatian khusus terhadap investor yang telah diundang ke Luwu Utara.

Ia mengatakan, para pengusaha berani berinvestasi, karena Pemda memberikan jaminan supply bahan baku yang cukup, tapi saat ini, sepertinya pemerintah sendiri tidak perduli dengan keluhan dan beban para investor yang telah menanam modal ratusan milyar.

“Tentu kondisi ini sangat mencekik para pengusaha, karena PKS tidak bisa memenuhi kontrak mereka. Produksi di bawah target, perusahaan mengalami kerugian berbulan-bulan,” katanya.

Kondisi ini, kata dia, semakin diperparah dengan wabah Covid-19 dan bencana Banjir Bandang yang menerjang Luwu Utara 13 Juli lalu.

“Tentu para investor punya beban yang sangat besar, terutama bagi mereka menggunakan dana bank,” ungkapnya.

Dia menambahkan, satu PKS dengan kapasitas 45 ton membutuhkan bahan baku berupa TBS sekitar 400 ton hingga 600 ton per hari.

Volume ini dikali 4 PKS yang ada, yaitu PT Surya Sawit Sejahtera, PT Jas Mulia, PT Global, dan PT Kasmar.

“Kenyataan di lapangan, pabrik hanya bisa mengolah 50 sampai 100 ton TBS perhari, sangat jauh dari target,” bebernya.

Bahkan, kata dia, tidak sedikit PKS tidak mendapatkan TBS sama sekali, kondisi ini mengharuskan pabrik untuk bergantian beroperasi alias pabrik kadang tidak beroperasi, sementara biaya oprasional dan pemeliharaan sangat tinggi.

“Kondisi ini sangat menekan para pengusaha. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin para investor PKS di Luwu Utara angkat kaki akibat merugi terus menerus, menghentikan operasional, dan merumahkan para pekerja,” katanya.

Ia mengatakan, hal itu adalah solusi jangka pendek yang menyesakkan dada karena harus mem-PHK para pekerja. Pilihan ini dilakukan akibat beban yang sangat berat untuk memenuhi kewajiban dari bank, sebuah ironi, tapi jalan paling bijak adalah menghentikan produksi untuk sementara, tidak ada pilihan lain.

Apkasindo Sebut Pemda Telah Larang TBS Dibawa Keluar Lutra

Ketua Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Luwu Utara, Rafiuddin, mengatakan, saat ini sudah ada teguran dari Pemda, agar TBS Luwu Utara tidak boleh dibawa lagi keluar dari Luwu Utara, guna memenuhi Kebutuhan TBS Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Luwu Utara, namun memang kenyataan di lapangan belum terealisasi dengan baik.

“Hal ini terkesan terjadi pembiaran dari pemerintah setempat, karena keluhan para pengusaha tidak pernah ditangapi dengan serius,” katanya.

Ia mengatakan, lebih parahnya lagi, pemerintah menerbitkan izin untuk pabrik luar datang mengangkut buah keluar dari Luwu Utara, sementara pabrik di Luwu Utara saja belum mendapatkan TBS dengan maksimal.

Dia berharap agar Pemda melakukan sikap yang tegas agar menghentikan aktifitas pengusaha yang membawa TBS keluar dari Luwu Utara, sehingga para investor di Luwu Utara tetap mendapatkan suplai bahan baku dan proses produksi pabrik tetap bisa berjalan.

“Yang kita khawatirkan kalau para investor yang bergerak di industri kelapa sawit ini hengkang dari Luwu Utara, itu berarti akan memicu bertambahnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Luwu Utara, tentu kita berharap itu tidak terjadi,” tandasnya.

Sekadar diketahui, dalam beberapa bulan terakhir para pengusaha Pabrik Kelapa Sawit di Luwu Utara mengalami kerugian akibat kurangnya suplai TBS.

Petani tidak bisa panen akibat genangan air, sehingga semakin memperparah kurangnya pasokan TBS untuk PKS. Termasuk kualitas rendeman TBS sawit petani juga sangat rendah.

Selain kurangnya pasokan, pemerintah juga memberikan izin kepada perusahaan  lain yang bisa membawa keluar bahan baku dari Luwu Utara. Ini semakin memperparah kondisi PKS di Luwu Utara. (*)

Komentar

Berita Terkait