oleh

Sudah 5 Tahun tak Berfungsi, Bendungan Radda Luwu Didesak Segera Diperbaiki

LUWU, TEKAPE.co – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Kabupaten Luwu menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemkab Luwu agar segera menfasilitasi pembangunan bendungan Radda ke Pemerintah Provinsi Sulsel.

Mereka juga mendesak Pemkab Luwu agar melakukan penertiban izin galian C, khususnya di area hulu sungai dan area bangunan bendungan.

Massa aksi melakukan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Luwu, kemudian dilanjutkan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu, di ruang aspirasi sekretariat DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Selasa 06 Oktober 2020.

Dalam audiensi di DPRD, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Anggota DPRD Luwu, Andi Muharrir, Yani Mulake, Ibarahim, serta hadir pula Asisten II Pemkab Luwu, Andi Palanggi, dan Pihak PUPR Bidang PSDA.

Dalam penyampaiannya, Demonstran, Asmin Sulaiman, menyampaikan bendungan radda kurang lebih 5 tahun rusak dan tidak berfungsi, sehingga berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat di 7 Desa di Kecamatan Suli.

“Kami minta perhatian serius Pemkab Luwu, akibat bendungan yang sudah lama rusak sehingga masyarakat yang berprofesi petani di 7 Desa se Kecamatan Suli, tidak lagi menggarap sawah mereka sehingga kehilangan mata pencaharian, Dimana masyarakat saat ini bertani hanya mengandalkan sistem tadah hujan, tentunya ini tidak efektif,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Asmin, mengenai tambang galian C di Desa Pasamai, bahwa secara regulasi pengelola mendapatkan izin, namun yang harus dipertimbangkan terkait SOP dari perusahaan tambang galian C tersebut, mengingat dampak yang ditimbulkan bisa mencemari dan merusak lingkungan.

“Terkait tambang kalau bicara regulasi pengelola mungkin mendapat izin, namun yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah adalah SOP dimana dari dampak di hadirkan tersebut akan tercemar atau merusak lingkungan. Misalnya jika curah hujan tinggi tentunya akan datang banjir besar-besaran serta akan merusak bendungan, karena memang itu agak dekat dari bendungan. Masyarakat menyampaikan agar Pemerintah menertibkan tambang galian C itu,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, menyampaikan bahwa terkait bendungan Radda merupakan domain dari Balai Besar, serta sudah melakukan persentase secara tekhnis di Balai.

“Perlu kami sampaikan bahwa saya bersama Komisi III DPRD Luwu dengan Bupati Luwu di Bulan Januari 2020, kita sudah sampaikan langsung hal ini ke balai besar di provinsi, bahkan Pak Bupati sudah menyurat ke kementrian PUPR dan kemudian di Balai,” ujarnya.

Rusli menambahkan, DPRD bersama eksekutif juga sudah melakukan persentase secara tekhnis terkait bendungan radda ini.

Bahkan, Komisi III DPRD Luwu tahun ini sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Balai untuk menyikapi persoalan bendungan ini.

“Kami bersama dengan eksekutif sudah melakukan persentase secara tekhnis terkait persoalan ini, dimana pada saat itu, Balai Besar menyampaikan bahwa terkait desain perencanaan ini kurang lebih Rp 51 miliar. Dalam menyikapi ini komisi III DPRD Luwu sudah dua kali ke Balai, tapi kita tetap akan rekomendasikan ke Komisi III untuk ke Balai mempertanyakan hal ini. DPRD akan proaktif mengawal persoalan ini,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Luwu, Andi Muharrir, mengatakan bahwa terkait persoalan bendungan menjadi tanggung jawab bersama dalam mengawal pembangunan bendungan ini, ia menegaskan bahwa bendungan sudah harus dikerjakan di 2021.

“Kami berencana dalam waktu dekat menindaklanjuti terkait pembangunan bendungan ini ke Balai. Semoga di 2021 ada kelanjutan pembangunan ini, mengingat bahwa desain bendungan ini sudah ada di Balai. Kami juga harap agar kita bersama-sama ke Balai agar penganggarannya cepat turun,” tegasnya.

Andi Muharrir, mengatakan terkait galian C itu sudah disikapi dan ditindaklanjuti tapi tetap akan dilakukan pemanggilan perizinan untuk memastikan losksi area galian C mereka.

“Terkait galain C dari sudah dari dulu kami tindaklanjuti. Bahwa tidak boleh ada galain C 500 meter dari sebelah barat bendungan dan 500 meter sebelah timur Bendungan, dalam waktu dekat kami akan panggil perizinana sampai dimana sebenarnya lokasinya. Ini kami tindaklanjuti, begitupun tidak boleh ada galian C berjarak 500 meter dari jembatan. Semua masukkan atau aspirasi masyarakat akan kami tindaklanjuti,” tandasnya. (ham)

Komentar

Berita Terkait