oleh

OPINI: Pandemi Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020

Oleh Alwi Iswar
(Kader Perserikatan Muhammadiyah)

SEJAK awal Tahun 2020 dunia digemparkan oleh makhluk yang bernama virus corona memiliki ukuran 150 nanometer yg mampu menyebar cepat keseluruh penjuru dunia.

Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Di Indonesia pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona pada awal Maret. Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan perkembangan terbaru dari pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19 per hari ini, Senin (6/4/2020). Tren jumlah pasien yang terjangkit pun kembali bertambah.

Dari data terbaru yang diumumkan, pasien positif terinfeksi bertambah sebanyak 218 Sehingga, hingga saat ini sudah ada 2.491 pasien yang terjangkit penyakit tersebut.

“Berdasarkan konfirmasi positif sebanyak 218 kasus baru, hingga menjadi 2.491 kasus, Sementara itu untuk pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 28 menjadi 192” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers live streaming di Gedung Graha BNPB Jakarta.

Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang berwenang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang.

Menindaklanjuti Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda, mendagri menerbitkan surat edaran pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah.

Para gubernur dan bupati menjadi kepala gugus tugas. Kekuatan Polri dan TNI di provinsi, kabupaten, dan kota sepenuhnya mendukung kepala gugus tugas.

Pemerintah terus membangun rumah sakit yang khusus bagi pasien corona. Dengan tingkat penularan yang tinggi, berbagai negara menyedikan rumah sakit khusus bagi penderita corona. Tidak bercampur dengan pasien lain.

RS Persahabatan, RSPAD Gatot Soebroto, dan RSPI Sulianti Saroso tidak mencukupi.Fasilitas observasi dan karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular seperti Covid-19 (Corona) di Pulau Galang, Kota Batam.

Kesadaran akan bahaya virus corona dan pentingnya berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran corona.

Pemerintah harus lebih agresif memimpin semua kekuatan di Indonesia untuk pertama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara.

Kedua, meningkatkan kapasitas medis agar setiap warga terpapar, terutama pasien yang sudah sangat serius, bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pelayanan medis yang baik.

Ketiga, mencegah penurunan daya beli masyarakat. Setiap warga negara, siapa pun dia, perlu menyadari bahwa kita berada dalam satu gerbong. Apabila ada masalah dengan gerbong, semua orang terkena dampaknya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 23 September di 270 daerah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.Ditengah kesibukan mempersiapkan proses elektoral ini muncul peristiwa yang menjadi keprihatinan bersama, Corona Virus 2019 (Covid-19). Pandemi yang melanda dunia ini turut dirasakan masyarakat di Tanah Air.

Pada gilirannya pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan masa darurat nasional Covid-19 hingga 29 Mei 2020. Dengan Status darurat nasional yang di tetapkan oleh BNPB.

Ketua KPU RI mengatakan bahwa Ada empat tahapan yang dilakukan penundaan yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pemutakhiran data pemilih.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama pemerintah yang diwakili oleh Kemendagri, Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasil rapat tersebut menyepakati dilakukannya penundaan pelaksanaan pemilihan. KPU mengusulkan tiga opsi jadwal penundaan, yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 atau 29 September 2021. Usulan penundaan tersebut diiringi komitmen untuk merealokasi anggaran yang belum terpakai untuk penyelesaian penanganan pandemik Covid-19.

Namun tiga opsi tersebut sudah di luar jadwal yang diatur dalam Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 dimana Pasal 201 menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan 2015 dilaksanakan pemilihan kembali pada September 2020. Karenanya terkait dengan tiga opsi yang diusulkan tersebut maka terjadi kekosongan hukum.

Dalam hal ini maka diperlukan adanya Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan “Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan memaksa”.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan dampak dari penundaan tahapan pilkada bisa menggeser hari pemungutan suara.Titi pun meminta agar pilkada serentak tidak dipaksakan untuk dilakukan pada tahun 2020 karena akan mengancam kualitas penyelenggaraan.

“Kalau diteruskan sangat mungkin para pihak bekerja dengan rasa tidak aman, was-was, dan ini bisa mempengaruhi kualitas kerja mereka. Kalau orang kerja di bawah kekhawatiran, ketakutan, waswas maka mereka akan bekerja tidak maskimal memenuhi tanggung jawabnya,”

Tak hanya Indonesia Dilansir dari situs International IDEA, terdapat sekitar 10 negara yang menunda pemilu, yaitu:

  1. Semua kegiatan pemilu dan pendaftaran pemilih di Afrika Selatan (awalnya direncanakan untuk Maret-Mei 2020)
  2. Pemilihan kota di Kota Cordovan di Rìo Cuarto, Argentina (awalnya dijadwalkan pada 29 Maret 2020)
  3. Pemilihan lokal di Carolina Selatan, AS (semua pemilihan yang dijadwalkan untuk bulan Maret dan April 2020 ditunda)
  4. Referendum tentang perubahan di pengadilan konstitusi, Armenia (5 April 2020)
  5. Pemilihan parlemen di Suriah (awalnya dijadwalkan 13 April, dipindahkan ke 20 Mei 2020)
  6. Pemilihan parlemen di Sri Lanka (awalnya dijadwalkan pada 25 April 2020)
  7. Pemilihan tambahan untuk posisi senator di Mato Grosso Brazil (awalnya dijadwalkan 26 April 2020)
  8. Pemilihan umum di Serbia (awalnya dijadwalkan 26 April 2020)
  9. Pemilihan Presiden di Siprus Utara (awalnya direncanakan untuk 26 April, pindah ke 11 Oktober 2020)
  10. Pemilihan lokal di Inggris Raya (semula dijadwalkan untuk minggu pertama Mei 2020, pindah ke Mei 2021)

Seluruh Tim medis di dunia tengah berupayah sekuat tenaga untuk merawat, mengobati, dan berharap seluruh pasien yang terinfeksi virus ini cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula.

Tentu semua Negara di dunia berharap badai Virus COVID-19 ini cepat berlalu sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di setiap negara dalam dilaksanakan dan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyatnya.

Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaat media sosial sebagai media edukasi, kiranya perlu juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang selama ini memasang baliho dan spanduknya dengan menyelipkan pesan edukasi kepada semua kalangan.

Mungkinkah pemilihan ditunda hingga 2021? Sambil menunggu Perppu, kita berharap semoga Covid-19 ini cepat berlalu. (*)

Komentar

Berita Terkait