Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Gubernur Sulsel: Calon Ketua PWI Harus Prioritaskan Organisasi

Gubernur Sulawesi Selatan menerima audiensi jajaran pengurus PWI Sulsel di Kantor Gubernur, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana konferensi pemilihan Ketua PWI Sulsel serta penguatan peran organisasi dan profesionalisme jurnalis. (ist)

MAKASSAR, TEKAPE.co – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman, menegaskan calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel ke depan harus memprioritaskan organisasi dan tidak terikat dengan partai politik.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus PWI Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 29 April 2026.

Menurut Andi Sudirman, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia membutuhkan figur ketua yang berkomitmen membesarkan organisasi serta memiliki waktu luang untuk mengurusnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi peran media yang dinilai membantu program Pemerintah Provinsi Sulsel, terutama dalam publikasi pembangunan fisik di berbagai daerah.

Namun, ia menyampaikan kekecewaan terhadap sebagian pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta dan cenderung mengandung hoaks.

“Terus terang, saya kadang menghindari membaca berita-berita yang tidak jelas sumbernya, karena berita yang ditampilkan cenderung memuat berita-berita hoaks,” ujar Andi Sudirman di hadapan pengurus PWI Sulsel.

Audiensi itu dihadiri Plt. Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh bersama wartawan senior Ronald Ngantung, Plt. Bendahara Panitia H. Rukman Nawawi, Sekretaris Steering Committee (SC) H. Manaf Rachman, dan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) H. Ismail Sellery.

Gubernur didampingi Plt. Kadis Kominfo-SP Sulsel Muhammad Salim Basmin.

Menanggapi pernyataan gubernur, Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas dibekali tiga identitas, yakni kartu pengenal media, kartu anggota PWI, dan kartu lulus uji kompetensi dari Dewan Pers.

Ia menegaskan, pejabat pemerintah dapat mengajukan keberatan atau hak jawab jika terdapat pemberitaan yang tidak sesuai kaidah jurnalistik.

”Kalau berita tersebut terbukti ada pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik, maka Dewan Pers bisa mencabut kartu kompetensinya dan secara otomatis hak kewartawannya dicabut,” ujar Zugito, sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh.

Zulkifli juga mengingatkan pentingnya memperhatikan legalitas media dalam kerja sama dengan pemerintah, sesuai ketentuan Dewan Pers yang mewajibkan media berbadan hukum dan terverifikasi, serta wartawan yang telah lulus uji kompetensi.

Di akhir pertemuan, ia mengungkapkan rencana pemilihan Ketua PWI Sulsel yang akan digelar pada 2 Juni 2026. Gubernur menyatakan siap hadir dan mendukung pelaksanaan konferensi tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini