oleh

ACC Makassar Sebut 104 Kasus Korupsi Mandek di Tahun 2020

MAKASSAR, TEKAPE.co – Sepanjang tahun 2020, 104 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mandek.

Hal tersebut diungkapkan Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, saat menggelar Press Conference akhir tahun via daring di kantornya jalan AP Pettarani, Makassar, Senin 28 Desember 2020, siang.

Rinciannya, 53 kasus ditangani kejaksaan dan 51 kasus ditangani kepolisian.

53 kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan terdiri dari 30 kasus berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) dan 23 kasus berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sulawesi Selatan.

Lebih rinci, kasus dugaan korupsi yang ditangani di Kejati Sulsel, 18 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap sidik.

Sementara, 23 kasus yang berproses di Kejari se-Sulsel, 11 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap penyidikan.

Sementara, 51 kasus mandek di kepolisian secara rinci, 28 kasus ditangani Polda Sulsel dan 23 kasus ditangani oleh kepolisian resor (Polres) jajaran di Sulsel.

28 kasus dugaan korupsi yang mandek di Polda Sulsel, 12 kasus masih tahap penyelidikan dan 16 kasus sudah masuk tahap penyidikan.

Sementera, 23 kasus dugaan korupsi mandek di jajaran polres di Sulsel, terdapat 11 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap penyidikan.

Peneliti ACC Sulawesi, Jumail mengatakan, kasus-kasus dugaan korupsi yang penanganannya mandek di kejaksaan dan kepolisian, sebagian besar merupakan kasus dari tahun 2019.

“Ini menjadi cacatan buruk penanganan kasus di Kejati maupun Polda Sulsel,” kata Jumail.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang proses penyelidikannya masih jalan di tempat. Seperti, laporan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kasus BPNT dikawal Kejati Sulsel dan Polda Sulsel dalam mengawasi penyalurannya. Namun berbagai laporan yang masuk belum ada tindak lanjut,” kata Jumail.

Sama halnya dengan kasus PDAM Kota Makassar yang sampai saat ini masih proses penyelidikan. Padahal, kata Jumail, sudah ada temuan KPK sebesar kurang lebih Rp31 miliar yang terindikasi dugaan korupsi.

Selanjutnya lanjut Jumail, penyidikan kasus DAK mengendap di Kejati Sulsel dari tahun 2019, hingga 2020 masih masuk dalam catatan akhir tahun.

“Padahal sudah dilakukan pemeriksaan puluhan saksi, di DAK Enrekang dan DAK Bulukumba,” ujarnya. (*)

Komentar

Berita Terkait