PAN Ingatkan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur Harus Dirasakan Masyarakat Hingga Pelosok

MALILI, TEKAPE.co – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur mengingatkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar tidak hanya berfokus mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.

Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Nurcholis Aziz, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026).

Menurut Fraksi PAN, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, serta menguatnya sektor usaha rakyat.

“Pertumbuhan ekonomi daerah harus diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal,” tegas Nurcholis.

Fraksi PAN menilai, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui angka-angka statistik maupun indikator makro ekonomi. Lebih dari itu, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah.

Karena itu, PAN meminta pemerintah daerah menjadikan APBD sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, serta membuka peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut PAN, kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi kinerja BUMD atau Perseroda dan mendorong investasi yang memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa membebani masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi PAN mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan harus berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Fraksi PAN, keberhasilan pembangunan hendaknya tidak hanya tercermin dalam angka-angka statistik belaka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok desa,” tutup Nurcholis. (*)