Pimpinan DPRD Luwu Timur Dorong Penguatan Program TMMD untuk Desa Tertinggal

SOROWAKO, TEKAPE.co – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan wilayah pedesaan.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Video Conference Rapat Paripurna (Rapurna) TMMD ke-46 Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor HRTM PT Vale Indonesia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kamis (04/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster KSAD), Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen, dan mengangkat tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.”

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyampaikan bahwa TMMD telah menjadi program yang konsisten membantu daerah dalam membangun akses dasar, khususnya infrastruktur, pelayanan sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Desa merupakan ujung tombak pembangunan, dan TMMD berperan nyata membuka akses dan pelayanan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujarnya.

Dia menambahkan, DPRD Luwu Timur mendukung keberlanjutan program ini dan siap berkolaborasi dalam penganggaran maupun kebijakan agar manfaatnya semakin luas.

Wakil Ketua I DPRD Jihadin Paruge (Lau Jiha), juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif dan TNI agar prioritas pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“TMMD bukan program biasa, tetapi gerakan bersama. Kita harus melanjutkannya karena manfaatnya sudah terbukti dirasakan masyarakat,” katanya.

Rapurna ini sekaligus menjadi momentum evaluasi pelaksanaan TMMD sepanjang 2025, termasuk capaian fisik dan nonfisik, serta pembahasan sejumlah agenda nasional seperti penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Dalam kegiatan tersebut, pimpinan DPRD hadir bersama Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Dandim 1403 Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)