Pemkab Luwu Gelar FGD Penyusunan RPKD 2025–2029
LUWU, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa, 18 November 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu; Kepala Bappelitbangda, Moh. Arsal Arsyad; para kepala organisasi perangkat daerah (OPD); serta perwakilan BPS, TP-PKK, dan OPD terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. Ia meminta seluruh OPD berperan aktif memastikan target penurunan angka kemiskinan bisa tercapai.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Dhevy menyebut angka kemiskinan di Luwu memang turun sekitar 0,8 persen, namun posisi Luwu masih berada pada peringkat ketiga tertinggi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ia menilai kondisi ini ironis mengingat besarnya potensi sumber daya alam daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga wilayah daratan dan pegunungan.
“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” kata Dhevy.
Ia juga meminta seluruh OPD memberi perhatian maksimal terhadap program-program yang menyentuh masyarakat langsung, khususnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Luwu, Moh. Arsal Arsyad, menjelaskan bahwa penyusunan RPKD menjadi bagian strategis dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu 2025–2029. Saat ini, angka kemiskinan Luwu tercatat 10,58 persen atau sekitar 41 ribu jiwa. Pemerintah daerah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga satu digit pada 2029.
Arsal memaparkan sejumlah strategi penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus dalam dokumen RPKD, selaras dengan potensi dan kebutuhan wilayah.
Beberapa strategi utama yang dipaparkan meliputi:
- Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
- Pelayanan kesehatan gratis UHC.
- Penyediaan rumah layak huni melalui program kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan usulan melalui RPJMD.
- Program sanitasi layak dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk seragam gratis bagi siswa SD–SMP.
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, hortikultura, serta pengembangan UMKM.
- Penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pelatihan tenaga kerja.
- Penyiapan basis data tenaga kerja per desa serta rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
- Intervensi Program yang Bersifat Multisektoral
- Subsidi pupuk pertanian dan rencana perluasan subsidi untuk sektor perikanan dan tambak.
- Program penanaman sayuran di halaman rumah bekerja sama dengan TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG.
- Percepatan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP).
- Penguatan Basis Data Kemiskinan
Bappelitbangda menekankan pentingnya sinkronisasi Integrasi data yaitu data DTSEN.
DTSEN singkatan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yaitu basis data tunggal yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia dan menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial (bansos).
Data ini merupakan gabungan dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Program Penanganan Fakir Miskin (P3KE)
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap tercipta kolaborasi yang kuat antar-OPD serta seluruh pemangku kepentingan, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. (hms)
Tinggalkan Balasan