Safari Ramadan di Tamalanrea, Munafri Serahkan Bantuan dan Tegaskan Penataan Trotoar

MAKASSAR, TEKAPE.co – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melanjutkan agenda Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen (Perdos) Unhas, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Jumat (27/2/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Munafri menyerahkan secara simbolis paket pangan Ramadan kepada 10 penerima manfaat dari kalangan dhuafa.

BACA JUGA: Atraksi Barongsai Pesantren Warnai Perayaan Cap Go Meh di Jalan Sulawesi

Mereka terdiri atas imam salat, muadzin, marbot, petugas kebersihan, petugas keamanan, guru mengaji, serta pengurus jenazah.

Dalam sambutannya, Munafri mengajak masyarakat menjaga ketertiban wilayah, termasuk memastikan fasilitas umum seperti trotoar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat jemaah di sini untuk menjaga kebersamaan dan ketenangan selama bulan Ramadan,” ujarnya.

BACA JUGA: Sitti Husniah Talenrang Kawal Langsung Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Ia juga menyampaikan bahwa selama Ramadan dirinya rutin turun langsung ke masyarakat setiap malam tarawih dan selepas salat subuh bersama jajaran SKPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Munafri mengaku terdorong untuk menghadirkan program nyata selama masa kepemimpinannya. Ia pun membuka ruang bagi warga untuk memberikan masukan.

“Saya berharap masukan-masukan yang ada terus memberikan kami motivasi untuk bisa berbuat lebih baik,” katanya.

Menurut Munafri, Makassar memiliki persoalan yang kompleks. Meski demikian, ia optimistis berbagai tantangan dapat diselesaikan melalui kolaborasi seluruh pihak.

Salah satu isu yang disorot ialah keberadaan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase dan trotoar selama bertahun-tahun.

Ia menilai penertiban membutuhkan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami lagi berusaha untuk membenahi bangunan-bangunan liar, lapak-lapak yang ada di atas jalan, atau pedestrian, atau di selokan,” ucapnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut diambil untuk memastikan hak masyarakat atas ruang publik tetap terjaga.

“Kami melakukan ini tidak lain karena ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kita semua punya hak dalam pembangunan ini,” lanjut Munafri.

Menurut dia, pedestrian dibangun menggunakan dana publik dan diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika area tersebut digunakan sebagai tempat berjualan, maka hak pejalan kaki telah terambil.

“Pedestrian ini dibangun menggunakan uang rakyat yang ditujukan kepada orang yang berjalan kaki. Nah, lalu kalau di atasnya ada lapak-lapak, ada haknya pejalan kaki, ada hak orang yang diambil, ada hak yang dilanggar,” tegasnya.

Selain mengganggu fungsi ruang publik, keberadaan lapak di atas trotoar juga berdampak pada kebersihan dan estetika kota.

Munafri menilai persoalan semakin rumit apabila terdapat oknum yang menyewakan lapak untuk meraup keuntungan pribadi.

“Kalau ini dipakai oleh oknum yang mengambil faedah dari mempersewakan lapak-lapak ini, disewakan lalu diambil hasilnya, lalu di pedestrian akhirnya menjadi sangat jorok,” ungkapnya.

Ia meminta dukungan masyarakat, khususnya jamaah masjid, untuk membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai kebijakan penataan tersebut.