oleh

Politisi Golkar Tanggapi Perseteruan Rusman-Rajiun Soal Baliho

MUNA BARAT, TEKAPE.co – Politisi Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), angkat bicara terkait memanasnya hubungan LM Rusman Emba (Bupati Muna) dan Laode M Rajiun Tumada (Bupati Mubar).

Menurutnya, perseteruan yang puncaknya dipicu persoalan ini, masih batas normal.

Hubungan keduanya memanas akibat beredaranya sejumlah baliho bertuliskan tagline ‘Mai Te Wuna-Amaimo Pada Ini…!!!’ (mari datang ke Muna-saya sudah mau datang ini).

“Dalam mencari yang terbaik sebagai Bupati Muna, kedepan perlu ada kelompok yang menginisiasi kompetisi lebih sehat menyangkut kapasitas leadership masing-masing, agar masyarakat memiliki gambaran soal kemampuan keduanya. Itu yang lebih baik diperdebatkan ketimbang baliho,” jelas ARF, yang dihubungi Selasa 3 September 2019.

Menurut ARF, periode jabatan Rusman Emba yang baru tiga tahun lebih menjalankan tugas, tentu tidak perlu terburu-buru menilai kinerjanya.

”Biarkan saja dulu RE bekerja. Nanti tahun depan baru dinilai apakah RE termasuk kategori berhasil atau tidak dalam menjalankan amanah sebagai Bupati Muna,” ujarnya.

Jadi bila masyarakat ingin tahu kapasitas RE dan RT, kata ARF, maka mari lihat kinerjanya sampai pada pertengahan tahun depan, baru tentukan pilihan, atau mencari figur baru yang bisa lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik.

BACA JUGA:
Bupati Muna dan Mubar Berseteru Soal Baliho

Begitu juga dengan Rusman Emba, yang mau dua periode. Sedangkan RT pindah daerah ke wilayah yang lebih besar, baik dari sisi APBD dan lain-lain, secara politik itu wajar saja.

Menurut ARF, Muna memang membutuhkan model kebijakan khusus untuk menjadi lebih sejahtera, mulai dari kebijakan ekonomi sektor primer yakni Pertanian dan Perikanan, Perdagangan dan UKM, serta Tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, perioritas pembagunan infrastruktur terkait jenis dan lokasinya. Soal keberpihakan tentang SDM seperti program suporting kursus TOEFL, agar Pemuda Muna bisa banyak yang dapat beasiswa LPDP serta kebijakan suporting untuk peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan pekerja sektor informal melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Soal kartu Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Muna, yang belum mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Ini butuh solusi atas permasalah semua ini,” tutup ARF. (Jaya)

Komentar

Berita Terkait