Pemilik SPPG di Sulsel Minta Program MBG Tetap Berjalan Meski Libur Sekolah

MAKASSAR, TEKAPE.co – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan menyampaikan sikap atas sejumlah kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai menimbulkan polemik di kalangan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan dalam Konsolidasi dan Konferensi Pers GAPEMBI di Makassar, Jumat (19/6/2026), organisasi tersebut mengajukan delapan poin masukan kepada BGN sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPW GAPEMBI Sulsel, Nurdin Beta, menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh program MBG yang dijalankan pemerintah. Namun, ia menilai sejumlah kebijakan perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak terhadap mitra di lapangan.

BACA JUGA: Bupati Toraja Utara Lantik 11 Pimpinan OPD, Tegaskan Penerapan Sistem Manajemen Talenta

“Pertama, kami tetap mendukung penuh program Presiden, makan bergizi gratis,” ujar Nurdin.

Ia kemudian menyoroti kebijakan terkait surat edaran BGN Nomor 12, khususnya poin yang disebut menghapus insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari.

Menurutnya, aturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan awal kerja sama serta petunjuk teknis yang ada.

BACA JUGA: Percepat Pembentukan BNNK Luwu Timur, Bupati Irwan Audiensi dengan Kepala BNN RI

“Yang kedua, kami meminta agar surat edaran nomor 12, terutama poin yang menghilangkan insentif fasilitas 6 juta per hari, ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dan juknis,” jelasnya.

GAPEMBI juga menegaskan komitmen untuk tetap menyiapkan SPPG sesuai standar BGN, serta menolak rencana moratorium pembangunan dapur baru yang tengah berjalan.

Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi merugikan mitra di berbagai daerah.

Poin lainnya, GAPEMBI berharap distribusi makanan bergizi tetap berjalan meski pada masa libur sekolah, karena kebutuhan gizi anak dinilai tidak mengenal waktu libur.

“Kelima, kami berharap distribusi 3B tetap berjalan di momen libur sekolah karena pemenuhan gizi tidak mengenal libur,” kata Nurdin.

Selain itu, GAPEMBI meminta BGN melibatkan mitra melalui asosiasi dalam penyusunan kebijakan program MBG ke depan, serta memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi bagi para pelaksana di lapangan.

Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja relawan yang terlibat dalam program tersebut.