Morut Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Wabup: Data Akurat Jadi Dasar Pembangunan Daerah

Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K., memukul gong sebagai tanda dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Morowali Utara. Pencanangan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen, pemantauan Dashboard Sensus Ekonomi, serta penyematan tanda pengenal dan rompi kepada petugas lapangan, Jumat (26/6/2026). (Dok: Kominfo Morut)

MORUT, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (26/6/2026) itu dipimpin Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K, didampingi Kepala BPS Kabupaten Morowali, Gladius Alfonsus.

Pencanangan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, pelaku usaha, serta petugas lapangan yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Kepala BPS Kabupaten Morowali, Gladius Alfonsus, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi hingga tingkat daerah.

Menurut dia, data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi fondasi penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Karena itu kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di Kabupaten Morowali Utara,” ujar Gladius.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Morowali Utara Djira K. menegaskan bahwa pelaksanaan sensus memiliki arti penting bagi arah pembangunan daerah yang saat ini terus berkembang, terutama di sektor industri dan pertambangan, serta didukung pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Djira, kebijakan pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sensus Ekonomi menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran utuh mengenai potensi ekonomi daerah sehingga program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menggunakan pendekatan yang lebih luas dibandingkan periode sebelumnya.

Selain mendata aktivitas usaha di toko, kantor, maupun pabrik, petugas juga akan mendatangi rumah-rumah untuk menjangkau usaha rumahan dan aktivitas ekonomi berbasis digital yang terus berkembang.

“Pemerintah ingin memotret perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan usaha berbasis digital yang dijalankan dari rumah.

Pendataan ini bukan untuk mencari objek pajak, melainkan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” tegasnya.

Djira juga meminta seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa mendukung kelancaran pelaksanaan sensus dengan membantu petugas di lapangan dan mengajak masyarakat memberikan data yang benar.

Kepada petugas sensus, ia berpesan agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta mengedepankan etika pelayanan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini