oleh

Komisi II DPRD Luwu Turun Tinjau SPBU dan Pemungutan Retribusi, Ini yang Ditemukan

LUWU, TEKAPE.co – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perdagangan, melakukan kunjungan lapangan ke Dapil III dan IV, Selasa 5 November 2019.

Dalam kunjungan itu, dihadiri Ketua Komisi II Wahyu Napeng, Anggota Komisi II Ainun Masinring, Ruddin sibutu, H Mulyadi, Sukma, H Sugiman Djanong, Ibrahim Basarnuhung, dan Risal Rahmat. Ditemani pihak DPMTSP dan Dinas Koperasi dan Perdagangan.

Anggota Komisi II DPRD Luwu, Ruddin Sibutu, mengatakan peninjauan pasar yang dilakukan di Pasan Garetan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang dilakukan ini untuk melihat langsung kondisi pasar serta retribusi di pasar tersebut.

“Pada intinya bahwa kita akan melakukan pembahasan di DPRD makanya kunjungan langsung ini kita lakukan, tentu banyak hal kita tinjau, terutama kebutuhan pasar dan soal PAD. Kita sangat miris melihat PAD, karena tidak masuk target, termasuk retribusi pasar anjlok. Selain retribusi menjadi hal yang penting kalah infrastruktur pasar,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah harus memperbaiki sistem tata pengelolaan, sehingga target PAD mencapai target kedepan dan sistem pengelolaan lebih baik.

Selain mengunjungi pasar, Komisi II DPRD Kabupaten Luwu juga melakukan kunjungan lapangan langsung, ke Pos Pengawasan Retribusi Bappenda di Lamasi, Kabupaten Luwu.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPRD Luwu menemukan karcis retribusi yang tidak dilengkapi dengan nama dan nomor plat kendaraan tambang tersebut.

“Semestinya, karcis ini harus tertera nama penyetor dan plat mobilnya, tapi yang kita temukan arsip karcis retribusi kendaraan tambang tidak ada nama siapa yang nyetor dan plat kendaraan, tidak ada tertera. Dampaknya, kita tidak mampu mendeteksi jumlah PAD yang diterima disini,” jelasnya.

Di samping itu, Komisi II juga meninjau langsung ke SPBU Walenrang terkait kelangkaan BBM, serta melihat langsung dampak yang di timbulkan akibat dari masalah tersebut.

Usai mengunjungi beberapa SPBU tersebut Komisi II DPRD Luwu langsung melakukan audiensi dengan Office Head Terminal BBM Pertamina, Palopo.

Ketua Komisi II DPRD Luwu Wahyu Napeng, mengatakan dewan menyayangkan hal itu dan berharap kelangkaan BBM tidak terjadi.

Pasalnya, kelangkaan BBM bersubsidi tersebut akan berdampak pada aspek ekonomi masyarakat. Serta dari pengamatan di SPBU terlihat banyak antrian.

“Terkait kelangkaan BBM ini harus ada solusi dari Terminal BBM Palopo, karena sudah sangat merugikan masyarakat terutama pendapatan mereka, serta antrian mobil di SPBU menganggu arus lalulintas. Kalau tidak mampu menyelesaikan kelangkaan, berarti Kepala Depot BBM Terminal Palopo gagal menjalankan tugas yang diberikan,” tegasnya.

Wahyu Napeng, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Luwu, diharapkan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait kelangkaan BBM, terutama soal jumlah kuota yang diberikan kepada setiap SPBU.

Sebab dari hasil peninjauan yang dilakukan terjadi pengurangan jumlah BBM jenis solar ke SPBU, dimana sebelumnya premium jenis solar 16 ribu liter, tapi berkurang 8 ribu liter.

“Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan agar segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM ini, agar direkomendasikan segera dilakukan penambahan kuota. Menurut pimpinan depot Pertamina, kalau Premium itu aman tapi nyatanya dilapangan masih ada kelangkaan. Kita juga mengaharapkan agar pertamina melakukan evaluasi terhadap SPBU yang berada di Kabupaten Luwu,” terangnya.

Sementara itu, Office Head Terminal BBM Pertamina, Palopo, Busro, mengakui memang ada pengurangan premium jenis Solar sebelumnya 260 KL, ada penurunan 40 KL.

Namun kemudian kembali dilakukan revisi, dilakukan penambahan 20 KL.

Untuk premium, pendistribusian dan jumlah kuota untuk SPBU sudah sesuai.

“Untuk premium, suplai dan stok aman. Tapi untuk premium jenis solar, memang ada penurunan 40 KL, dari 260 KL. Setelah kami lakukan revisi baru-baru ini ada ditambahan lagi 20 KL. Jadi kita dapat jatah 240 KL,” jelasnya.

Ia berjanji akan mengupayakan mencari tahu penyebab kelangkaan tersebut.

Sebab menurutnya, apa yang silakukan sudah sesuai, tapi ternyata di lapangan ada yang salah.

“Terkait evaluasi SPBU, kami sudah lakukan. Ada beberapa SPBU diberikan sanksi, karena ditemukan melakukan pengisian dengan menggunakan jerigen tanpa izin dari pemerintah daerah,” jelasnya. (ham)

Komentar

Berita Terkait