oleh

Dinilai Mubazir, Parpol di Palopo Minta tak Perlu Ada Pengadaan Baliho di KPU

PALOPO, TEKAPE.co – Pengadaan baliho yang dianggarkan di KPU, dinilai hanya pemborosan alias mubazir.

Pasalnya, baliho yang dicetak KPU dianggap tidak efektif. Bahkan, ada baliho yang tidak sempat dipasang KPU.

Hal itu terungkap dalam diskusi persiapan pelaksanaan pemilu serentak, yang digelar Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Palopo, di Ruang Pertemuan Resto Wae Kanbas Swimmingpool, Kota Palopo, Sulsel, Jumat 19 November 2021.

Sekretaris Partai Gerindra Kota Palopo, Sapar Sampetan, mengatakab, anggaran alat peraga yang dicetak KPU itu mubazir. Banyak tidak dipasang dan tidak efektif.

“Anggaran cetak baliho di KPU mubazir. Harusnya dikembalikan saja ke peserta pemilu. KPU sisa menyiapkan regulasinya. Sehingga anggarannya bisa dialihkan saja ke yang lebih penting,” sarannya.

Ketua KPU Kota Palopo, Abbas Johan, menanggapi hal itu mengatakan, jika baliho itu memang telah dianggarkan di KPU pusat. Sehingga tugasnya melaksanakan di daerah.

“Soal permintaan Gerindra, harus didukung juga dengan parpol lain. Selama itu sesuai aturan, kami siap menjalankan keputusan yang disepakati,” katanya.

Abbas juga mengeluhkan, soal daftar pemilih, yang sejak tahun lalu, Dukcapil tidak lagi memberikan data DP4, yang menjadi dasar penetapan DPT.

“Dukcapil Palopo beralasan, ada edaran dari Dirjen kependudukan, untuk tidak diberikan dulu datanya ke KPU,” ujar Abbas.

Selain itu, agar daerah tidak kewalahan dalam biaya Pilkada, maka pihaknya akan meminta penganggaran Pilkada dilakukan bertahap setiap tahun, namun pencairannya tetap di tahun pelaksanaan Pilkada.

Ia juga menyebut, tahapan Pilkada minimal 10 bulan. Sementara tahapan pemilu minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra, mengatakan, pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pemilu.

Ia mengaku, selama ini Bawaslu terkendala masalah saksi jika ditemukan pelanggaran.

“Contohnya, pemilu lalu ada barang bukti Rp800 ribu ditemukan Bawaslu. Juga kasus penemuan sarung, semuanya terkendala masalah saksi. Tidak ada yang mau bersaksi,” katanya.

Sekda Kota Palopo, Firmanzah DP, dalam sambutannya, saat membuka kegiatan, berharap agar peserta dan penyelenggara komitmen menjaga kedamaian dan kondusifitas daerah. (rin)

Komentar

Berita Terkait