BPJS Kesehatan Geser Fokus JKN: Bukan Lagi Sekadar Banyak Berobat, tapi Harus Bermutu

JAKARTA, TEKAPE.co — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai mendorong perubahan paradigma dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bukan lagi sekadar mengejar banyaknya pelayanan yang diberikan, tetapi memastikan setiap layanan benar-benar memberi manfaat dan hasil kesehatan yang optimal bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perluasan kepesertaan JKN harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Per 1 September 2026, JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2026, Selasa (16/9/2026).

Menurutnya, meningkatnya pemanfaatan layanan JKN menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin terbuka.

Hal itu ditopang oleh jejaring fasilitas kesehatan yang terus meluas. Hingga 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 FKTP, 3.221 FKRTL, dan 7.180 sarana penunjang.

Namun, besarnya jaringan tersebut dinilai harus dibarengi dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Apalagi, sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” tegas Pujo.

Fasilitas Kesehatan Dituntut Naik Kelas

Untuk mendorong perubahan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Penghargaan itu diberikan melalui Seva Paramahita Award 2026.

Pujo berharap fasilitas kesehatan penerima penghargaan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi dapat menjadi contoh bagi fasilitas kesehatan lainnya.

“Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” katanya.

Penguatan mutu juga diarahkan pada pengalaman peserta ketika berada di fasilitas kesehatan.

Karena itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) sebagai bagian dari upaya memperkuat informasi dan pendampingan peserta selama mengakses layanan kesehatan.

Di sektor pembiayaan, BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Skema tersebut memungkinkan peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

Melalui mekanisme tersebut, koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, hingga pembagian selisih biaya pelayanan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Puskesmas Palakka Barru Masuk Tiga Besar Nasional

Dari berbagai fasilitas kesehatan yang mendapat apresiasi, terdapat nama dari Sulawesi Selatan yang mencatatkan prestasi di tingkat nasional.

Puskesmas Palakka, Kabupaten Barru, meraih Juara III kategori Puskesmas dalam apresiasi Fasilitas Kesehatan Berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional 2026.

Puskesmas Palakka berada di bawah Puskesmas Umbulsari, Kabupaten Jember, yang meraih Juara I, serta UPT Puskesmas Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Juara II.

Capaian tersebut menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dari Kabupaten Barru dalam jajaran penerima apresiasi nasional BPJS Kesehatan 2026.

Selain kategori Puskesmas, apresiasi tingkat nasional juga diberikan kepada fasilitas praktik dokter, dokter gigi, klinik pratama, rumah sakit berbagai kelas, rumah sakit khusus hingga klinik utama.

Dewan Pengawas: Akses Harus Sejalan dengan Mutu

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses layanan JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki posisi strategis karena menjadi tempat peserta berinteraksi langsung dengan sistem JKN.

Pelayanan, kata dia, harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan.

Dewan Pengawas juga terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perlindungan hak peserta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menilai JKN merupakan salah satu fondasi penting pembangunan Indonesia.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak,” tegas Maria.

Cak Imin: Jangan Sampai Sakit Membuat Warga Takut Miskin

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, JKN merupakan bentuk gotong royong nasional yang membutuhkan kontribusi seluruh ekosistem, mulai pemerintah, BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan hingga tenaga kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan mutu fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Penguatan layanan primer, menurutnya, harus dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta bahan medis dan pemeriksaan penunjang.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan seluruh pihak perlu menjaga kepesertaan tetap aktif, memberikan pelayanan sesuai standar, menggunakan sumber daya secara tepat, serta membangun budaya integritas, transparansi dan pengawasan.

“Dengan gotong royong yang kuat, kita optimistis JKN akan terus tumbuh dan memberikan perlindungan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. (*)