Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Rakor Pengembangan KPN, Bupati Delis Paparkan Program ‘Pajeko’

Bupati Morut saat menjelaskan kepada wartawan, usai Rakor Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN), di Gedung Bappeda Sulteng, Kota Palu. (ist)

PALU, TEKAPE.co – Bupati Morowali Utara (Morut), Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, diminta oleh Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura, untuk memaparkan program Pengembangan Jenis Komoditi (Pajeko) di hadapan seluruh peserta Rakor Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN), di Gedung Bappeda Sulteng, Kota Palu, Rabu (13/07/2022).

Rakor Pengembangan KPN tersebut, dipimpin langsung Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, dan dihadiri oleh semua Bupati dan Wali kota Se – Sulteng, dalam rangka membahas berbagai hal, sekaitan ditetapkannya Sulteng, sebagai pengembangan KPN oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Pasir Penajam Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur nantinya.

Gubernur Sulteng, menilai program Pajeko yang merupakan salah satu program unggulan Morut di bawah kepemimpinan Delis-Djira sebagai Bupati dan Wabub, cocok untuk diterapkan di wilayah Sulteng, untuk menggenjot peningkatan produksi Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka KPN tersebut.

Pada kesempatan itu, Bupati Delis, menjelaskan, Pajeko merupakan program akselerasi bagi peningkatan produksi pangan yang berbasis petani, dimana sepenuhnya dibiayai melalui dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kata dia, ada lima pihak yang terlibat dalam program Pajeko ini, yakni Perbankan (Bank Sulteng dan BNI), Off-Taker (Pengusaha), Petani, Perusahaan Asuransi dan Pemda itu sendiri.

“Dalam operasionalnya, off-taker membuat perjanjian (MoU) dengan petani yang akan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan dana KUR di perbankan yang akan membiayai proses produksi nantinya,” jelas Mantan Anggota DPD RI Periode 2014-2019.

Bupati Delis, mengatakan, dalam penyaluran KUR, off-taker juga sebagai penjamin legalitas lahan, sehingga para petani tetap bisa mendapatkan KUR meski lahannya tak punya sertifikat.

“MoU juga terkait harga beli sehingga petani terjamin akan mendapatkan harga standar walaupun harga pasar sedang bergejolak. Semua proses kerja sama ini dilindungi oleh asuransi, sehingga bila ada kegagalan, maka asuransi yang akan menutupi resiko-resiko yang terjadi,” kata Orang nomor satu di Morut itu.

Bupati Delis, kembali mengatakan, program Pajeko dicetuskan berdasarkan hasil riset yang dilakukan IPB Bogor bekerja sama dengan Pemda Morut, dalam memetakan potensi komoditas yang cocok dikembangkan di setiap wilayah.

“Sekarang Morut sudah memiliki data lengkap tentang komoditas apa yang cocok untuk dikembangkan di setiap wilayahnya,” ujar Politisi Senior Partai Hanura ini.

Bupati Delis, mengutarakan, untuk tahap pertama, dua komoditas unggulan yang dijangkau dalam tahap awal implementasi Pajeko, yakni jagung dan nilam.

Tahun 2022 ini, Pajeko menargetkan luas tanam jagung 2.000 ha, sedangkan tanaman nilam masih dalam tahap persiapan.

“Morut memiliki lahan pengembagan jagung saat ini seluas 3.800 ha, sedang potensi lahan yang cocok ditanami jagung mencapai 22.500 ha. Sementara untuk nilam, lahan eksisting 880 ha, dengan luas lahan potensial 9.000 ha,” tukas Bupati Delis.

Sekedar diketahui, program Pajeko ini, mendapatkan respon positif dari seluruh peserta Rakor. Plt Bupati Banggai Laut, akan mereplikasi program Pajeko di daerahnya.

Sementara itu, Sekda Parigi Moutong, menyarankan agar program Pajeko juga bisa menangani peternakan sapi. Perwakilan BPKP Sulteng dan Pakar dari Untad Palu, mengapresiasi program Pajeko karena dilaksanakan berdasarkan hasil kajian akademik, sehingga hasilnya akan lebih meyakinkan. (MCDD/NAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini