Palopo Belum Bahas Realokasi APBD Untuk Covid-19, DPRD: Sudah Diundang Tapi Pemkot Tidak Datang

PALOPO, TEKAPE.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Pemda agar melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran covid-19.

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari penjabaran ini, Kementerian Keuangan telah secara resmi menginstrusikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan.

BACA JUGA:
Palopo Diminta Realokasi Belanja Untuk Tangani Covid-19 dan Antisipasi Kelangkaan Logistik

Di beberapa daerah, khususnya wilayah Luwu Raya, ada beberapa daerah yang telah melakukan instruksi realokasi anggaran tersebut, seperti di Kabupaten Luwu Utara.

Namun di Kota Palopo, rencana realokasi APBD itu belum juga dibahas.

Belum adanya pembahasan realokasi anggaran itu disebut karena pihak eksekutif belum siap.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo telah memanggil pihak eksekutif untuk melakukan rapat, 31 Maret 2020 lalu. Namun rapat tersebut batal, karena tak satupun pejabat eksekutif hadir.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani, Rabu 8 April 2020, menyesalkan ketidakhadiran pemerintah Kota Palopo dalam rapat membahas rencana realokasi anggaran tersebut.

“Kita juga tidak tahu kenapa eksekutif tidak hadir pada waktu itu, hingga sampai sekarang belum ada jawaban,” terang Alumni Smanet Palopo ini.

Padahal, kata dia, DPRD telah melakukan rapat sebelumnya dengan banggar DPRD, dan telah menyiapkan Rp1 M yang diambil dari anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Palopo.

“Kalau di DPRD sendiri 5 fraksi menyepakati relokasi anggaran dari perjalanan dinas DPRD sebesar Rp1 miliar untuk penanganan covid-19 di Palopo,” ungkapnya. (bolang)