Insentif Guru Honorer Dihapus, DPRD Sulsel Sorot Pemprov

MAKASSAR, TEKAPE.co — Nasib ribuan Guru Honorer SMU, SMK, dan SLB, di Sulsel semakin terkatung-katung.

Pasalnya, Pemprov Sulsel mengusulkan penghapusan post anggaran untuk insentif guru bantu (Honorer) dalam RKA Dinas Pendidikan.

Jika ini disetujui, maka nasib Guru Honorer terancam. Menanggapi kebijakan Pemprov Sulsel yang memotong insertif Guru Honorer itu, Wakil ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab secara tegas mengatakaan pihaknya di Dewan menolak kebijakan tersebut.

Politisi NasDem Sulsel itu menegaskan, pihaknya akan tetap memperjuang anggaran untuk insentif guru honorer.

Menurutnya, komisi E akan tetap berkomitmen Memperjuangkan nasib serta hak para Guru Honorer di Sulsel untuk mendapat insentif.

“Yang jelas DPRD Sulsel, secara khusus Komisi E, tetap akan memperjuangkan penganggaran terhadap insentif guru bantu bagi SMA SMK dan SLB. Jumlah mereka kurang lebih 4 ribu orang,” kata Rajab di DPRD Sulsel, Selasa 27 November 2018.

Jubir DPW NasDem Sulsel itu, menilai kebijakan Pemprov yang memangkas insentif Guru honorer tak rasional.

Dimana, kata dia, dengan jumlah fantastis akan mengganggu pembelajaran di Sekolah, dimana guru Honorer mengabdi.

“Artinya, ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita di Sulsel yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di tingkat SMA, SMK dan SLB. Karena terkait hak bagi guru bantu yang selama ini sudah mengabdikan diri, kalau mogok, belajar terganggu,” tutur Rajab.

Lebih lanjut Rajab menjelaskan, secara umum pembahasan Komisi E bersama mitra kerja komisi tidak sejalan sesuai bagian, hal ini mengalami beberapa kendala disebabkan antara lain sebagian besar RKAnya terlambay dimasukkan.

Dalam draf lanjut dia. Dinas Pendidikan Sulsel pada belanja langsung tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp608. 378. 880.000. Sementara anggaran belanja tahun 2019 belanja langsung sebesar Rp517.525.677.424.

“Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.853.202.576,” katanya.

Rajab meniru ucapan pihak Pemprov Sulsel. Pengurangan alokasi anggaran belanja langsung ini diakibatkan sejumlah kegiatan penting tidak baku diakomodir dalam APBD Dinas Pendidikan tahun 2019.

“Di draf, insentif guru bantu SMA, SMK dan SLB 4000 orang X24 jam X 40 minggu X Rp 10.000, = Rp38.400. 000. 000,” terang Rajab.

Memang saat ini, sebuah dilema kehidupan tenaga guru honorer yang sungguh berat, di tengah lahan mata pencaharian yang tidak mudah. Bagaimana tidak, honor yang mereka terima perbulan ada yang hanya ratusan ribu.

Rasanya tak dapat mencukupi apa-apa terlebih harus dibebani dengan biaya hidup lainnya, seperti anak, istri, bahkan cicilan rumah atau bayar sewa kontrakan.

Tragis memang, jika melihat wajah para Guru honorer yang berkeluh kesah, murung, sedih, bahkan tak jarang mereka tumpahkan asanya di jalanan. Puluhan tahun mengabdi hanya gigit jari, mendapatkan gaji yang jauh dari angka sejahtera.

Lebih lanjut, mantan Komisioner KPU ini menyebutkan, tugas Guru Honorer sangat berat. Dimana sudah meluangkan waktu dan mengajar bagi siswa, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi untuk memangkas insentif Guru Honorer.

“Hari ini, di pembahasan tingkat Banggar setelah itu di komisi. Dari Komisi itu kami mengusulkan untuk bukan hanya insentif bagi guru bantu yang non PNS, juga dana operasional cabang dinas,” pungkasnya. (*)