OPINI: Tak Pegang Dolar Tapi Tetap Menanggung Krisis, Salah Paham Besar soal Rupiah dan Desa

Oleh: Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P.
*Dosen FISIP UNPATTI Ambon

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa “orang desa nggak pakai dolar” di tengah pelemahan rupiah menuai perhatian publik.

Di satu sisi, pernyataan itu tampak ingin menenangkan masyarakat bahwa gejolak kurs tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Namun di sisi lain, narasi tersebut justru membuka pertanyaan besar: benarkah masyarakat desa tidak terdampak oleh naiknya dolar?

Secara faktual, masyarakat desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari. Petani membeli pupuk dengan rupiah, nelayan menjual ikan dengan rupiah, dan pedagang pasar bertransaksi dengan rupiah.

Tetapi persoalannya, ekonomi modern tidak bekerja sesederhana alat pembayaran. Ketika dolar naik dan rupiah melemah, biaya impor ikut melonjak.

Dampaknya menjalar ke harga pupuk, BBM, logistik, pakan ternak, obat-obatan, hingga kebutuhan pokok. Pada titik inilah masyarakat desa justru menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampak pelemahan rupiah.

Ironisnya, kelompok yang “tidak memakai dolar” sering kali menjadi korban pertama dari efek domino ekonomi global.

Harga pupuk naik, ongkos distribusi membengkak, daya beli turun, sementara pendapatan masyarakat desa tidak ikut meningkat.

Dalam bahasa ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai imported inflation—inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya barang impor dan pelemahan nilai tukar.

Jadi persoalannya bukan apakah rakyat memegang dolar atau tidak, melainkan bagaimana struktur ekonomi nasional masih sangat bergantung pada rantai pasok global.

Dari sudut pandang administrasi publik, pernyataan pejabat negara seharusnya tidak hanya bersifat menenangkan, tetapi juga mendidik publik. Dalam era keterbukaan informasi, komunikasi pemerintah dituntut berbasis data dan rasionalitas.

Ketika narasi yang muncul terlalu sederhana, publik bisa menangkap kesan bahwa pemerintah sedang meremehkan persoalan ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat.

Padahal, kepercayaan publik terhadap negara tidak dibangun melalui retorika singkat, melainkan lewat transparansi dan solusi konkret.

Pemerintah tentu punya kepentingan menjaga stabilitas psikologis pasar dan mencegah kepanikan.

Tetapi stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga dengan kalimat simbolik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian kebijakan: bagaimana pemerintah mengendalikan harga pangan, menjaga pasokan energi, melindungi petani dan nelayan, serta memperkuat daya beli masyarakat bawah di tengah tekanan global.

Tanpa langkah nyata, pernyataan seperti “rakyat desa nggak pakai dolar” berisiko berubah dari narasi penenang menjadi bahan kritik publik.

Pelemahan rupiah bukan hanya isu investor dan pasar keuangan. Dampaknya masuk hingga ke dapur rumah tangga, ke pasar tradisional, ke sawah, dan ke pesisir desa.

Karena itu, perdebatan soal dolar seharusnya tidak berhenti pada siapa yang memegang mata uang asing, tetapi siapa yang paling menanggung akibat ketika nilai rupiah melemah. Dan jawabannya sering kali bukan elite kota, melainkan rakyat kecil di desa-desa Indonesia. (*)