Tiga Kali Dipanggil DPRD Lutim, PT TMJ Akhirnya Beri Kepastian Pembayaran Upah

LUWU TIMUR, TEKAPE.co – Setelah melalui tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur akhirnya mendapat kepastian dari PT Tristania Multi Jasa (TMJ) terkait pembayaran upah bagi tenaga kerja lokal.

RDP ketiga ini digelar Selasa, 17 Juni 2025, pukul 14.00 WITA, di ruang Komisi III DPRD Lutim.

Anggota Komisi III, Andi Ahmad, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan respons aktif pihak PT TMJ yang telah menindaklanjuti hasil-hasil RDP sebelumnya.

Menurutnya, proses panjang ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara baik.

“Saya ucapkan terima kasih. Sudah tiga kali kita duduk bersama, dan hari ini sudah ada kejelasan soal kapan tenaga kerja lokal akan menerima haknya. Ini penting agar tidak ada lagi keresahan di lapangan,” ucapnya.

Andi Ahmad juga menyinggung soal informasi yang sebelumnya simpang siur mengenai nilai kontrak dan mekanisme pembayaran.

Dia menilai adanya perbedaan pemahaman antara pekerja dan pihak perusahaan membuat masalah ini berlarut-larut.

“Dulu kita dengar ada nilai yang berubah, ada kontrak yang tidak sesuai. Tapi hari ini sudah dijelaskan langsung oleh perusahaan, dan kita mendapat penegasan bahwa pembayaran akan dilakukan bulan Juni,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan agar PT TMJ menyampaikan informasi ini secara terbuka kepada para tenaga kerja lokal agar tidak terjadi spekulasi atau kabar keliru.

“Jangan sampai mereka hanya dengar dari luar. Sampaikan secara resmi ke pekerja, biar semua jelas,” tegas Andi.

Diketahui, salah satu kendala sebelumnya adalah ketidakjelasan nilai kontrak yang dialokasikan dan kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dan para pekerja.

RDP kali ini ditutup dengan catatan penting agar PT TMJ benar-benar menepati komitmen pembayaran upah pada bulan Juni 2025, serta meningkatkan transparansi dalam hubungan kerja, khususnya kepada tenaga kerja lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan.

Komisi III DPRD Lutim menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga selesai sepenuhnya. (*)