SK PAW Tak Kunjung Terbit, Representasi Warga Dapil III di DPRD Palopo Terganggu

Sejumlah pengamat menilai keterlambatan SK PAW juga memunculkan pertanyaan terkait koordinasi antara pemerintah provinsi dan partai politik.

Di internal NasDem, kekosongan kursi dinilai melemahkan posisi tawar fraksi, meskipun partai tersebut masih memegang kursi Ketua DPRD.

Publik berharap kepengurusan DPW NasDem Sulawesi Selatan dapat mendorong percepatan penyelesaian administrasi, agar keseimbangan kursi di DPRD Palopo kembali pulih dan aspirasi masyarakat Dapil III tidak terus terabaikan.

Hingga awal Februari 2026, kekosongan kursi tersebut masih berlanjut dan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pengambilan keputusan legislatif di Kota Palopo.(*)