oleh

RDP, DPRD Luwu Minta Dinsos Verifikasi Ulang Suplier BPNT

LUWU, TEKAPE.co – Komisi II DPRD Luwu yang menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan mitra kerja diantaranya Dinas Sosial, Bulog, Tim PHK Luwu, dan Bank Mandiri, untuk mendengar persoalan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Luwu.

RDP dilaksanakan di ruang Komisi II DPRD Luwu, kompleks Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Jumat 1 November 2019.

RDP itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Luwu Wahyu Napeng, didampingi Wakil Ketua Komisi II Hamid, Anggota Komisi II, Andi Admiral Kaddiraja, Ainun Masinring, Sukma, dan Sugiman Djanong.

Dalam rapat tersebut, Wahyu Napeng, menegaskan BPNT di Kabupaten Luwu harus tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas, terutama beras yang didistribusikan ke E-Warung.

Ia juga menyampaikan agar pihak Dinsos melakukan Verifikasi ulang kepada Suplier BPNT.

“Kami minta agar bantuan ini jangan sampai salah sasaran. Kami akan terus mengawasi bantuan ini, karena salah satu fungsi kami di DPRD, saya juga tegaskan ke Dinas Sosial agar turun langsung mengecek dan melakukan Verifikasi ulang terhadap Suplier BPNT apakah mereka sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi surveyor. Kita harus kelayakan mereka,” tegas Wahyu Napeng.

Wahyu Napeng menyampaikan kepada Bulog sebagai Manajer Penyediaan BPNT 2019. Ia meminta Bulog untuk menyediakan beras-beras berkualitas dalam penyediaan.

“Jangan hanya sekeder menyediakan tapi harus memastikan kualitas beras. Jangan main-main dengan bantuan ke masyarakat,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos, Gasmin mengatakan bahwa belum mengetahui pasti soal penyaluran BPNT, ia mengaku bahwa baru menduduki jabatan tersebut.

Ia hanya bisa menyampaikan soal data dimana program Raskin atau Rastra ini terus berkurang mulai 2011-2015 itu masih 30 ribuan KPM. Untuk tahun ini, menurun hanya tersisa 23 ribuan. Program ini tidak sukses kalau tidak turun, ini berlaku tiap kabupaten kota.

“Kami akan memantau terus penyaluran beras BPNT yang di lakukan oleh suplayer,” terangnya.

Di samping itu, Kepala Seksi Pengadaan Bulog Palopo, Maysius P, menyampaikan, Agustus 2019 ini, Ranstra beralih ke BPNT, Bulog tidak dilibatkan.

“Kemensos meminta Bulog hanya menyediakan beras, tidak lagi mengantar sampai ke titik tujuan,” jelasnya. (ham)

Komentar

Berita Terkait