Pemkab Luwu Timur Gelar Rapat Penyusunan RKPD 2026, Fokus pada Masa Transisi dan Sinkronisasi Program

MALILI, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Rapat Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026, di Aula Bapelitbangda Lutim, Senin (13/01/2025).

Rapat ini dibuka oleh Staf Ahli Pembangunan, Rapiuddin Tahir, didampingi Kepala Bapelitbangda, Dohri Ashari, serta dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli, sejumlah Kepala OPD, Camat, dan Kasubag Perencana/Program dari masing-masing OPD.

Masa Transisi dan Tantangan Perencanaan

Dalam sambutannya, Rapiuddin Tahir menekankan bahwa RKPD 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang harus disusun secara cermat, mengingat tahun ini adalah masa transisi dari RPJMD 2021-2026 menuju RPJMD 2025-2029.

“Penyusunan RKPD 2026 memiliki tantangan tersendiri karena berada di masa transisi. Selain itu, dampak dari Pilkada Serentak 2024 menyebabkan adanya percepatan perencanaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyesuaikan program-program dengan visi dan misi bupati terpilih,” ujar Rapiuddin.

Ia berharap rapat ini dapat menghasilkan penyamaan persepsi dan pemahaman terkait regulasi, teknis penyusunan dokumen, serta analisis data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sinkronisasi Program Prioritas dengan TAPD

Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Lutim, Dohri Ashari, menekankan bahwa setiap OPD harus segera mengkomunikasikan program prioritasnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar proses perencanaan dapat berjalan efektif.

“Tahun ini, proses penyusunan RKPD dan RENJA berbeda dari biasanya. Jika dalam kondisi normal diawali dari pokok-pokok penyusunan lalu diikuti perubahan, sekarang justru sebaliknya. Ini menjadi tantangan bagi para Kepala OPD untuk lebih cepat merancang dan memprioritaskan program-program strategis,” jelas Dohri.

Dengan rapat ini, Pemkab Luwu Timur berharap dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tetap terintegrasi, selaras dengan kebijakan nasional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. (hms)