Ketika Kantor Sepi di Jam Sibuk: Bupati Irwan dan Misi Disiplin yang Tak Bisa Ditawar

PAGI ITU, langit Malili tampak cerah, tetapi suasana di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu Timur justru terasa muram. Jam baru menunjukkan pukul 10.00 WITA, namun langkah Bupati Luwu Timur, H Irwan Bachri Syam, terhenti sejenak di lobi utama kantor.

Sorot matanya menyapu ruang yang lengang. Tak satu pun pegawai terlihat menyambut atau memberi pelayanan.

“Kantor ini seperti tak berpenghuni,” gumam Irwan, suaranya terdengar kecewa. “Masih jam kerja, tapi tidak ada aktivitas.”

Didampingi Kepala Dinas Kominfo-SP, Muhammad Safaat DP, sidak ke Dinas PUPR itu menjadi lanjutan dari inspeksi mendadak sebelumnya di Puskesmas Malili.

Namun kali ini, bukan pelayanan publik yang jadi sorotan, melainkan kedisiplinan aparatur sipil negara yang dianggap semakin memudar.

Di lorong-lorong kantor, hanya beberapa wajah pegawai terlihat. Sisanya? Entah di mana.

Bupati Irwan tak bisa menyembunyikan kekesalan. Dengan nada tegas, ia menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran.

“Kalau ada yang saya temukan di luar tanpa alasan pada jam kerja, saya akan beri sanksi. Bahkan kalau perlu, diberhentikan. Kita ini digaji dari uang rakyat. Disiplin itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya di hadapan Kepala Dinas dan staf PUPR.

Namun, kemarahan itu bukan tanpa arah. Bupati Irwan menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekadar teguran.

Ia ingin menghidupkan kembali semangat profesionalisme, etos kerja, dan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan.

Ia menyinggung fenomena yang kerap terjadi—pegawai datang pagi hanya untuk absen, lalu menghilang dari kantor tanpa jejak.

“Kalau ada urusan mendesak di luar, sampaikan izin ke Kepala Dinas. Kalau tidak sempat, titip pesan, kirim WhatsApp. Sekecil apa pun itu, bentuk penghargaan terhadap pimpinan,” katanya, setengah mengingatkan, setengah menyayangkan.

Bagi Irwan, kedisiplinan adalah pondasi awal dari kualitas pelayanan publik. Namun, tak berhenti di sana.

Dia juga menyoroti pentingnya integritas dalam proses teknis Dinas PUPR—mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

“Saya tidak mau perencanaan si A, pengawasan si B, lalu tidak ada yang bertanggung jawab ketika pekerjaan tak sesuai. Ke depan, harus jelas siapa yang mengawasi dan bertanggung jawab. Jangan tutupi kesalahan,” tegasnya.

Sidak itu bukan sekadar rutinitas atau pencitraan. Di balik langkah cepat dan nada tegas, ada kepedulian yang dalam terhadap roda pemerintahan yang kadang tersendat oleh abai dan kelalaian.

Sebelum beranjak dari Dinas PUPR, Irwan memberikan satu pesan terakhir yang menggambarkan niat tulusnya.

“Saya ingin tahu apa masalah sebenarnya di PUPR. Jangan simpan sendiri. Kita cari solusinya bersama.”

Tak lama berselang, Bupati Irwan melanjutkan sidaknya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), masih dengan misi yang sama: membenahi kedisiplinan, memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi Bupati Irwan, tanggung jawab bukan hanya soal hadir di kantor, tapi juga hadir dalam pengabdian. Dan pagi itu, di balik ruang kantor yang lengang, sebuah pesan disiplin digaungkan kembali—tegas, namun penuh harapan.