Investasi Tambang Nikel Mengalir, Wabup Morut Minta Kesejahteraan Warga Tak Diabaikan

MORUT, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, mendorong agar aktivitas investasi pertambangan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Sosial Ekonomi Wilayah Lingkar Tambang Morowali Utara, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Tepotowoa, Kantor Bappelitbangda Morowali Utara itu menjadi forum untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi industri pertambangan terhadap kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Wujudkan Luwu Timur Sehat, Wabup Puspawati Tekankan Kolaborasi dan Tindak Lanjut Nyata

Dalam kesempatan tersebut, Djira membacakan sambutan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, investasi pertambangan harus berjalan seiring dengan program pembangunan daerah agar kontribusi perusahaan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Seluruh kontribusi perusahaan diharapkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian petikan sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Djira.

BACA JUGA: Mobil Pengantar MBG Hantam Penggilingan Daging di Toraja Utara, Usaha Mama Ela Hancur

FGD yang digagas Bidang Riset dan Inovasi Bappelitbangda Morowali Utara tersebut mengangkat penelitian bertajuk Dampak Sosial-Ekonomi Tambang Nikel dan Evaluasi 8 Pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat di kawasan lingkar tambang. Mulai dari tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja, pendapatan, pertumbuhan usaha lokal, pembangunan infrastruktur, hingga sektor pendidikan, kesehatan dan persoalan sosial lainnya.

Ada empat kecamatan yang menjadi fokus penelitian, yakni Petasia, Petasia Timur, Petasia Barat dan Soyojaya.

Wabup Djira berharap penelitian tersebut dilakukan secara profesional dan objektif dengan mengedepankan data faktual di lapangan. Dengan begitu, hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Dia juga meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta perusahaan tambang agar terbuka dalam memberikan dukungan dan data yang dibutuhkan tim peneliti.

Menurut Djira, hasil penelitian nantinya harus memiliki manfaat praktis bagi pemerintah daerah, bukan sekadar menjadi dokumen pelengkap administrasi.