Bupati Morowali Utara Soroti Masalah Kesehatan Daerah di DPR: Akses, Tenaga Medis, dan Sinkronisasi Data Jadi Sorotan

JAKARTA, TEKAPE.co – Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi hadir mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam rapat bersama Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Nasional Komisi IX DPR RI, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (7/4).

Dalam forum tersebut, Delis yang pernah menjabat sebagai Anggota DPD RI periode 2014–2019—menyampaikan sejumlah persoalan krusial terkait layanan kesehatan di daerah. Ada tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam pemaparannya.

Pertama, Delis menyoroti persoalan akses layanan kesehatan dan keterbatasan sarana-prasarana di daerah, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh ruang fiskal pemerintah daerah yang sempit.

“Banyak daerah yang anggaran belanja pegawainya sudah membengkak. Ini perlu intervensi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kedua, Delis menyinggung rendahnya minat tenaga medis, terutama dokter, untuk bertugas di wilayah terpencil. Ia berharap Kementerian Kesehatan bisa lebih aktif melalui berbagai skema, mulai dari program internsip, Pegawai Tidak Tetap (PTT), hingga regulasi yang mendorong distribusi tenaga medis ke daerah.

Ketiga, soal akses pendanaan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah daerah harus berani kreatif dan membangun kolaborasi agar bisa keluar dari jebakan masalah klasik di sektor kesehatan,” ucap Delis.

Dalam sesi rapat tersebut, ia juga menyoroti persoalan teknis seputar pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan yang masih menyulitkan di lapangan, terutama dalam proses mutasi.

Hal ini sering kali menyebabkan warga yang seharusnya mendapat pelayanan justru terhambat karena data tidak sinkron.

Tak hanya itu, Delis juga menyinggung pentingnya pelaporan yang cepat dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, data pekerja yang terkena PHK perlu segera dilaporkan oleh perusahaan ke pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

Delis lalu mencontohkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mendorong Universal Health Coverage (UHC).

“Kami memastikan seluruh warga ber-KTP Morowali Utara otomatis tercover dalam program Morut Sehat, tanpa harus terganjal tunggakan atau kendala mutasi data,” jelasnya.

Program ini, lanjutnya, telah didukung dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda Morut dan BPJS Kesehatan. Dengan skema tersebut, warga yang premi BPJS-nya tertunggak karena mutasi data, status peserta mandiri yang tidak mampu membayar, atau yang terdampak PHK, dapat segera dialihkan ke program Morut Sehat tanpa harus menunggu lama.

“Langkah-langkah seperti inilah yang kami dorong agar bisa menjadi contoh nasional dalam menjamin pelayanan kesehatan yang inklusif,” tutup Delis. (Int MCDDRoMa/Ryo)/ Ape)