Bupati Luwu Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperbaiki, Barcode Petani dan Nelayan Dievaluasi

LUWU, TEKAPE.co – Bupati Luwu Patahudding meminta tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi diperbaiki untuk memastikan pasokan tersedia dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang berhak.

Ia juga meminta mekanisme penerbitan barcode bagi petani dan nelayan dievaluasi serta data penerima diverifikasi secara berkala.

Penegasan itu disampaikan Patahudding dalam pertemuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, dan 11 SPBU di Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis, 10 September 2026.

Menurut Patahudding, evaluasi diperlukan agar distribusi BBM subsidi tidak menimbulkan kelangkaan dan dapat mendukung aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah juga ingin memastikan alur distribusi, mulai dari BBM yang masuk hingga penyalurannya kepada masyarakat, dapat diketahui dengan jelas.

“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Bupati Luwu.

Patahudding meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan mengevaluasi penerbitan barcode bagi petani dan nelayan. Verifikasi, kata dia, dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani serta kepemilikan sarana usaha bagi nelayan.

Selain ketepatan sasaran, Bupati meminta SPBU dan Pertamina memastikan kecukupan pasokan serta menindak tegas pihak yang terbukti melanggar ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi.

“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan.

“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.

Muh. Rudi juga meminta aparat penegak hukum mengawasi distribusi BBM subsidi secara objektif dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran.
Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat pengawasan tersebut karena daerah itu akan memasuki masa panen.

Ketersediaan BBM dinilai penting untuk menunjang aktivitas pertanian, perikanan, transportasi, serta berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Evaluasi mekanisme penyaluran, verifikasi penerima, pengawasan distribusi, dan pembentukan satuan tugas diharapkan dapat mencegah kelangkaan berulang sekaligus memastikan BBM subsidi di Luwu tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (hms)