Bupati Irwan Bachri Syam: TPAKD Luwu Timur Harus Buka Akses Modal hingga ke Desa

JAKARTA, TEKAPE.co — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi penggerak nyata pemerataan akses permodalan bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM hingga ke pelosok desa.

Pesan itu ditegaskan Irwan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas tersebut dipimpin langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, penguatan TPAKD tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pelaksanaan rapat koordinasi.

Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu menjawab persoalan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang aman, legal, dan mudah dijangkau.

Irwan menilai, akses terhadap permodalan merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat.

Petani membutuhkan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan hasil produksi, nelayan memerlukan modal untuk mengembangkan usaha, sementara pelaku UMKM membutuhkan akses keuangan agar dapat tumbuh dan memperluas pasar.

“Apa yang disampaikan Bapak Presiden sejalan dengan visi kami di Luwu Timur. TPAKD harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya sampai ke desa-desa. Jangan hanya formalitas kelembagaan, tapi harus jadi jembatan agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM kita mudah mengakses permodalan dan layanan keuangan yang aman dan legal,” tegas Irwan.

Menurutnya, perluasan akses keuangan harus dibarengi dengan upaya memastikan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga terlindungi dari praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan.

Dorong Akses Keuangan yang Menyentuh Ekonomi Rakyat

Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024.

Presiden menilai capaian tersebut sebagai kemajuan kelembagaan yang perlu dipertahankan dan diperkuat.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi membangun TPAKD.

Prabowo turut menyoroti keterlibatan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri. Keberagaman tersebut mencerminkan pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Bagi Luwu Timur, arahan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. (*)