Assalamu’alaikum Luwu Raya

Penulis: Muhammad Jaya
(Pegiat Literasi)

OPINI, TEKAPE.co – Bila kita berbicara tentang Luwu, kita akan dihantarkan pada sebuah sejarah yang panjang. Sejarah yang tentu tidak terlepas dari kisah-kisah dan literatur masa silam tentang sebuah naskah yang begitu populer: La Galigo.

Kisah yang oleh para tetua diceritakan sebagai perjalanan manusia yang memiliki hubungan dengan dunia atas dan dunia manusia. Salah satu sosok yang begitu dikenal dalam kisah tersebut adalah Sawerigading. Tokoh yang kompleks dan hadir dalam ruang imajinatif masyarakat, tetapi sekaligus menjadi bagian penting dari ingatan budaya yang melekat dengan Luwu.

Ketika mendengar kisah La Galigo, bayangan kita tentu tidak mudah dilepaskan dari Tanah Luwu. Naskah tersebut berkisah tentang perkawinan, dunia atas, langit, adat istiadat, hingga kehidupan kerajaan. Di dalamnya tersimpan gambaran mengenai sebuah peradaban yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Luwu pada masa lalu juga dikenal memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Dalam konteks kekinian, Tanah Luwu mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Keempat wilayah tersebut dahulu berada dalam satu kesatuan di bawah Kedatuan atau Kerajaan Luwu.

Dalam perjalanan sejarahnya, pengaruh Luwu bahkan diyakini menjangkau sejumlah wilayah di Sulawesi. Pesisir, pegunungan, dan wilayah pedalaman berada dalam suatu hubungan yang membentuk kehidupan masyarakat.

Karena itu, tidak berlebihan apabila Luwu bagi masyarakatnya bukan sekadar nama sebuah wilayah administratif. Luwu adalah identitas.

Ada sebuah falsafah yang begitu melekat dalam kehidupan masyarakat Luwu, yakni “wanua mappatuo naewai alena”. Falsafah tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran tentang sebuah negeri yang mampu memberikan penghidupan bagi masyarakatnya melalui apa yang dimiliki dan dikelola sendiri.

Falsafah itu pula yang kemudian menjadi semangat bagi bija to Luwu dalam memandang masa depan tanah kelahirannya.

Namun zaman terus bergerak.

Wilayah yang dahulu berada dalam satu kesatuan kemudian mengalami pemekaran. Kabupaten dan kota tumbuh dengan karakteristik masing-masing. Masyarakat berkembang, kebutuhan berubah, dan tata pemerintahan pun mengalami transformasi.

Ketika Luwu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perubahan tersebut semakin terasa. Masing-masing daerah berkembang dengan identitas dan karakter tersendiri.

Tetapi bagi masyarakat Luwu, perkembangan administratif itu tidak serta-merta menghapus rasa sebagai satu kesatuan. Luwu tetap menjadi bagian yang melekat dalam ingatan dan identitas masyarakatnya.

Ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi, berbeda tetapi tetap merupakan satu kesatuan.

Dari sinilah kemudian muncul istilah Luwu Raya. Luwu Raya dan Semangat Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Istilah Luwu Raya lahir dari keinginan sebagian masyarakat Luwu untuk menyatukan kembali empat wilayah yang memiliki ikatan sejarah dan kebudayaan tersebut dalam sebuah provinsi.

Bukan untuk keluar dari Indonesia. Bukan pula untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebaliknya, gagasan itu lebih banyak dibicarakan sebagai keinginan untuk membangun daerah berdasarkan potensi yang dimiliki sendiri, mengembangkan sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam secara lebih optimal, serta menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Semangat tersebut terasa memiliki hubungan dengan falsafah wanua mappatuo naewai alena.

Seolah-olah Luwu ingin menemukan kembali jati dirinya dalam bentuk yang modern. Bukan mengulang masa lalu, melainkan membawa semangat yang diwariskan leluhur ke dalam kehidupan masa kini.

Sebab, sejarah Luwu menyimpan cerita tentang perdagangan, hubungan antardaerah, kebudayaan, dan sumber daya yang sejak dahulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya.

Kisah mengenai perdagangan besi, misalnya, menjadi salah satu bagian dari narasi sejarah kawasan Luwu. Luwu Timur pada masa kini juga dikenal memiliki sumber daya mineral, termasuk nikel.

Semua itu kemudian menjadi bagian dari alasan mengapa gagasan mengenai Luwu Raya terus hidup.

Gagasan yang Tak Pernah Benar-Benar Mati

Aspirasi mengenai pembentukan daerah baru di Tanah Luwu bukanlah gagasan yang muncul kemarin sore.

Sejak sekitar dekade 1950-an, gagasan mengenai status khusus bagi wilayah Luwu telah pernah disuarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Andi Djemma. Wacana tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bentuk seiring perubahan politik dan pemerintahan.

Memasuki era reformasi, sekitar 1999, gagasan mengenai pembentukan daerah otonom baru kembali memperoleh ruang. Berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif ikut membicarakannya.

Pada 2012, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga pernah membentuk panitia khusus terkait pembentukan calon daerah otonom baru.

Namun hingga hari ini, diskursus tersebut belum menemukan titik akhir. Dari situlah kata Luwu Raya semakin sering digaungkan sebagai sebuah cita-cita untuk membentuk Provinsi Luwu Raya.

Bagi sebagian masyarakat, bayangan mengenai provinsi baru menghadirkan harapan.

Mereka membayangkan pembangunan yang lebih cepat, pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Harapan itu tidak berhenti pada persoalan administratif. Di dalamnya terdapat kerinduan untuk memiliki sebuah wilayah yang mampu mengurus dirinya sendiri dengan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerinduan dalam Sebuah Lagu

Kerinduan itu bahkan dapat ditemukan dalam syair lagu tentang Tanah Luwu.

“Oh Tana Luwu, matumbamito to kareba,
masae mau tae kusule dikka lakotonddo,
tonddo kajajianku, enangna mikannde.”

Sepenggal syair tersebut seolah menggambarkan kerinduan seseorang kepada tanah kelahirannya setelah sekian lama berada jauh.

Ada pertanyaan tentang kabar Tanah Luwu.

Ada kerinduan untuk kembali. Dan ada harapan agar tanah yang dicintai itu menjadi tempat untuk mencari penghidupan dan memakmurkan masyarakatnya.

Dalam konteks Luwu Raya, syair itu seakan menemukan makna baru. Ia menjadi simbol kerinduan terhadap sebuah tanah yang diharapkan mampu berdiri sebagai daerah otonom dengan segala potensi yang dimilikinya. Tetapi sampai hari ini, kabar yang dinanti itu belum juga datang.

Antara Potensi dan Persyaratan

Harapan membentuk Provinsi Luwu Raya tentu tidak berjalan tanpa tantangan. Ada persoalan administratif, persyaratan pembentukan daerah, cakupan wilayah, kemampuan fiskal, serta kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium daerah otonom baru. Inilah tembok yang harus dihadapi.

Di sisi lain, jika melihat potensi wilayah, Luwu Raya memiliki berbagai sumber daya yang dapat menjadi modal pembangunan.

Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan menjadi bagian penting dari perekonomian kawasan. Padi, kakao, kelapa sawit, lada, rumput laut, emas, dan nikel merupakan sejumlah komoditas yang dikenal dari wilayah Luwu Raya.

Kawasan ini juga memiliki infrastruktur yang dapat menjadi penunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi, seperti Bandar Udara Bua serta pelabuhan di kawasan Luwu dan Palopo.

Letak geografis Luwu Raya yang menghubungkan kawasan pesisir dan pegunungan juga memberikan potensi dalam membangun konektivitas ekonomi antardaerah.

Namun potensi saja tentu belum cukup.

Sebuah provinsi membutuhkan kemampuan fiskal, sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta kesiapan administratif.

Karena itu, perjuangan Luwu Raya tidak semestinya hanya berbicara tentang bagaimana sebuah provinsi dibentuk, tetapi juga tentang bagaimana provinsi itu kelak mampu berdiri dan memberikan penghidupan kepada masyarakatnya.

Di sinilah falsafah wanua mappatuo naewai alena kembali menemukan relevansinya.

Luwu Raya yang Timbul Tenggelam

Selama bertahun-tahun, wacana Luwu Raya seolah timbul dan tenggelam.

Ia muncul ketika momentum politik dan sosial menguat, lalu kembali meredup ketika perhatian publik beralih kepada persoalan lain.

Pada 2026, gaung Luwu Raya kembali terdengar kuat.

Aksi demonstrasi, pemblokiran jalan, hingga aksi massa di kawasan perbatasan Luwu dan Wajo menjadi bagian dari dinamika perjuangan tersebut. Tuntutan utamanya adalah agar pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru dan membuka kembali jalan bagi pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Fenomena itu menunjukkan bahwa gagasan Luwu Raya belum hilang.

Sebaliknya, ia masih hidup dalam ingatan dan harapan sebagian masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah perjuangan ini akan terus hidup setelah momentum demonstrasi berlalu?

Ataukah Luwu Raya kembali menjadi gema yang perlahan menghilang ketika perhatian publik berpindah?

Pertanyaan itu penting karena sebuah cita-cita membutuhkan lebih dari sekadar gaung.

Ia membutuhkan konsistensi. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan kesiapan administratif. Ia membutuhkan kemampuan fiskal. Ia membutuhkan sumber daya manusia. Dan yang tidak kalah penting, ia membutuhkan kesadaran bersama mengenai seperti apa Luwu Raya yang ingin dibangun.

Menunggu Kelahiran Luwu Raya

Kita seperti menunggu kelahiran seorang bayi. Menunggu kabar kapan ia akan lahir. Menunggu saat pintu terbuka dan sebuah nama baru diumumkan. Masyarakat Luwu pun seolah sedang menunggu saat itu.

“Assalamu’alaikum, Luwu Raya.”

Kalimat itu mungkin menjadi ucapan yang ingin disampaikan ketika suatu hari Provinsi Luwu Raya benar-benar terbentuk.

Namun, bagaimana jika ucapan itu hanya berhenti pada ketukan di pintu?

Bagaimana jika pintunya belum juga terbuka? Pertanyaan itu masih menggantung. Apakah harapan tersebut akan datang? Atau ia kembali menjadi romansa sejarah yang hanya muncul ketika momentum tiba?

Mungkin saja masyarakat kembali menunggu hingga 2029. Mungkin pula momentum itu datang lebih cepat. Tidak ada yang dapat memastikan.

Yang jelas, perjuangan Luwu Raya memasuki fase yang membutuhkan keseriusan lebih besar.

Pasca gelombang demonstrasi mengenai pembentukan Luwu Raya pada awal 2026, publik tentu berhak mengetahui perkembangan proses pengurusan calon daerah otonom baru.

Sudah sejauh mana dokumen administratif disiapkan?

Apa saja persyaratan yang masih harus dipenuhi?

Bagaimana kesiapan fiskalnya?

Bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur?

Dan yang paling penting, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka agar perjuangan Luwu Raya tidak hanya hidup sebagai slogan, tetapi bergerak menjadi proses yang terukur.

Sebab pada akhirnya, cita-cita membentuk sebuah daerah bukan hanya tentang menggambar batas baru di atas peta.

Ia tentang manusia.

Tentang bagaimana sebuah wilayah memberikan penghidupan.

Tentang bagaimana pelayanan publik hadir lebih dekat.

Tentang bagaimana sumber daya alam dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Dan tentang bagaimana sebuah generasi mewariskan daerah yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

Jika dahulu leluhur Luwu mewariskan falsafah “wanua mappatuo naewai alena”, maka tugas generasi hari ini adalah menerjemahkan falsafah tersebut dalam bahasa zaman.

Bukan sekadar bernostalgia dengan kejayaan masa lalu.

Bukan pula sekadar menunggu sebuah nama menjadi provinsi.

Tetapi memastikan bahwa ketika suatu hari pintu itu benar-benar terbuka, Luwu Raya telah siap menyambut masa depannya.

Assalamu’alaikum, Luwu Raya.

Entah kapan pintu itu terbuka. Yang pasti, harapan masih mengetuk.