Anggota DPRD Sarkawi Ikuti Pembekalan Hadapi Pembahasan APBD Perubahan 2026

MAKASSAR, TEKAPE.co — Partai Gerindra memperkuat kapasitas kadernya yang duduk di DPRD se-Sulawesi Selatan, termasuk DPRD Luwu Timur, melalui bimbingan teknis (bimtek) menjelang pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya partai memastikan para legislator Gerindra memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi anggaran, terutama ketika berhadapan dengan perubahan postur pendapatan dan belanja daerah.

Tak hanya menyangkut pembahasan angka, para kader juga dibekali pemahaman terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini dinilai penting agar fungsi budgeting DPRD tidak berhenti pada menyetujui atau menolak rancangan anggaran, tetapi mampu mengawal agar APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Gerindra, Sarkawi Hamid, menjadi salah satu kader yang mengikuti bimtek tersebut.

Ia mengatakan kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kader legislatif, khususnya DPRD Luwu Timur, dalam menghadapi siklus pembahasan anggaran yang semakin strategis.

Terlebih, saat ini sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mulai memasuki tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026 sekaligus mempersiapkan APBD Pokok 2027.

“Partai Gerindra memberikan penguatan dan pembekalan kepada para kader di DPRD provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” kata Sarkawi.

Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut dibutuhkan agar anggota DPRD, termasuk DPRD Luwu Timur, mampu menjalankan fungsi penganggaran secara lebih efektif.

“Harapannya fungsi budgeting anggota DPRD dapat lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Khusus di Luwu Timur, Sarkawi menyebut kondisi fiskal daerah relatif stabil dan terkendali dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulsel.

Namun, ia mengakui masih terdapat persoalan pada sisi daya serap anggaran.

Luwu Timur kini memasuki fase persiapan pembahasan Perubahan APBD 2026. Karena itu, menurut Sarkawi, pembahasan nantinya harus dilakukan secara cermat agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.

Ia berharap APBD Perubahan 2026 dapat ditetapkan paling lambat akhir September 2026.

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengeksekusi program yang telah disepakati sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan dan anggaran pada penghujung tahun.

“Diharapkan pada akhir September 2026 penetapan APBD Perubahan Tahun 2026 telah dapat dilaksanakan sehingga penyesuaian pendapatan dan belanja dapat berjalan dan serapannya lebih efektif,” jelasnya.

Sarkawi menilai percepatan tersebut penting karena belanja pemerintah memiliki efek langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.

Semakin cepat program yang tepat sasaran direalisasikan, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan masyarakat dan pelaku ekonomi.

Sebaliknya, keterlambatan serapan berisiko membuat anggaran menumpuk di akhir tahun.

Kondisi semacam itu bukan hanya berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menyebabkan sebagian anggaran harus menyeberang ke tahun berikutnya. (*)