Anggota DPRD Jember Soroti Perizinan dan Porsi Makanan Dapur MBG

JEMBER, TEKAPE.co – Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Komisi B, Ahmad Hoirozi, menggelar reses masa persidangan I tahun 2026, Sabtu (14/3/2026), di Kecamatan Sumbersari.

Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait sejumlah program pemerintah, khususnya program pakan bergizi gratis (MBG) dan keberadaan dapur MBG di wilayah setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Hoirozi menilai program pemerintah pada dasarnya baik dan bertujuan membantu masyarakat.

BACA JUGA: Reses di Dapil II, Anggota DPRD Jember Widarto Serap Aspirasi dan Soroti Persoalan Banjir

Namun, ia mengungkap masih ada sejumlah dapur MBG yang operasionalnya belum sesuai ketentuan.

“Program ini sebenarnya bagus untuk masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan. Dari hasil evaluasi, ada sekitar 60 dapur yang sudah diperingati dan sebagian ditutup sementara. Ini dilakukan agar dapat dipilah mana yang benar-benar memenuhi syarat dan mana yang tidak,” ujarnya.

Di Kecamatan Sumbersari, terdapat sekitar 12 dapur MBG yang beroperasi.

BACA JUGA: Bahas Aspirasi DOB Luwu Raya, Wabup Lutim dan Pimpinan DPRD Ikut Silaturahmi Dengan Ketua Komisi II DPR RI

Menurut Hoirozi, dapur MBG yang layak wajib memiliki perizinan penting, antara lain izin Lingkungan Sehat dan Higienis (LSHL) serta izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Yang paling penting itu izin LSHL dan IPAL. Kalau dapur MBG tidak memiliki izin tersebut, maka harus dicoret dari daftar operasional,” tegasnya.

Meski demikian, Hoirozi masih memberi kesempatan bagi dapur MBG yang baru beroperasi sekitar satu bulan untuk melengkapi perizinan.

Namun, bagi dapur yang telah beroperasi hingga satu tahun tetapi belum memiliki izin, tidak ada toleransi.

Selain persoalan perizinan, Hoirozi juga menyoroti distribusi porsi makanan. Ia menekankan bahwa anggaran program berasal dari uang rakyat sehingga porsi makanan harus sesuai standar.