Bahas Aspirasi DOB Luwu Raya, Wabup Lutim dan Pimpinan DPRD Ikut Silaturahmi Dengan Ketua Komisi II DPR RI

MAKASSAR, TEKAPE.co — Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler menghadiri pertemuan silaturahmi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan tersebut difasilitasi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan menjadi ruang dialog antara berbagai elemen masyarakat Luwu Raya dengan pimpinan Komisi II DPR RI terkait aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Sejumlah kepala daerah di wilayah Luwu Raya, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga mahasiswa dari berbagai organisasi turut hadir dalam forum tersebut.

Selain itu, tampak pula anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Luwu Raya, serta beberapa mantan kepala daerah.

Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Puspawati Husler hadir didampingi Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Jihadin Peruge, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aini Endis Anrika, Kepala Badan Kesbangpol Salam Latif, serta Kabag Hukum Yerislin Wuala.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pertemuan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana menyampaikan aspirasi masyarakat terkait rencana pemekaran wilayah di Luwu Raya.

Menurutnya, berbagai pandangan dan harapan terkait DOB telah disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, hingga perwakilan mahasiswa kepada Ketua Komisi II DPR RI.

“Teman-teman tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, dan mahasiswa dari berbagai organisasi sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB Luwu Raya,” ujar Andi Sudirman.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya menunggu arahan serta kebijakan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proses pemekaran wilayah tersebut.

Andi Sudirman juga menyebut bahwa secara administratif usulan pembentukan DOB Luwu Tengah sebelumnya telah dirampungkan dan diserahkan oleh Pemprov Sulsel kepada pemerintah pusat.

“Saya berharap tidak ada lagi gejolak yang dapat merugikan masyarakat. Jalurnya sudah jelas, dan kewenangan terkait pemekaran wilayah sepenuhnya berada di pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Luwu Raya.

Ia berharap aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembentukan daerah otonomi baru.

“Pertemuan ini sangat positif karena menjadi ruang bagi masyarakat Luwu Raya menyampaikan aspirasi secara langsung. Kita berharap seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tutur Puspawati. (*)