Senator Waris Halid Tegaskan Investasi Tak Boleh Rugikan Rakyat, BAP DPD RI Rekomendasikan Penghentian Sementara Aktivitas PT SAS

“Kalau masyarakat merasa terancam, itu alarm serius. Regulasi harus dievaluasi, tata ruang harus ditinjau, dan komunikasi perusahaan dengan warga harus diperbaiki. Jangan sampai investasi justru memecah harmoni sosial,” katanya.

BAP DPD RI mencatat sejumlah poin krusial, mulai dari potensi dampak lingkungan, dugaan persoalan tata ruang dan perizinan, hingga minimnya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

DPD RI kemudian merumuskan delapan rekomendasi, di antaranya meminta audit lingkungan menyeluruh oleh KLHK dan DLH, evaluasi total tata ruang dan perizinan, kajian dampak kesehatan masyarakat, serta pembentukan forum dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan warga.

BAP DPD RI juga merekomendasikan penghentian sementara aktivitas PT SAS hingga hasil audit dan evaluasi dinyatakan sesuai ketentuan hukum.

Apabila ditemukan pelanggaran atau risiko serius bagi masyarakat, relokasi stockpile maupun jalur angkutan batubara dinilai sebagai opsi yang harus dipertimbangkan.

“Negara tidak boleh absen. Investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum,” pungkas senator Waris Halid.

DPD RI berjanji akan menindaklanjuti seluruh hasil RDPU dan menyampaikan perkembangan kepada masyarakat serta pihak perusahaan agar konflik tidak berlarut-larut. (*)