Reses di Jember, Budi Wicaksono Tampung Aspirasi Warga hingga Soroti Pilkades dan Sound Horeg

JEMBER, TEKAPE.co – Persoalan infrastruktur desa, penerangan jalan umum (PJU), pelayanan administrasi kependudukan hingga persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga kepada DPRD Kabupaten Jember.

Berbagai persoalan tersebut mencuat saat Ketua Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Partai NasDem, Budi Wicaksono, menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Dusun Guplek, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Budi menegaskan bahwa reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran daerah.

BACA JUGA: Green Policing Polres Aceh Timur, Kapolres Ajak Warga Galakkan Penghijauan hingga Gampong

Ia memastikan usulan warga, terutama terkait pembangunan jalan dan penerangan jalan umum, akan dibawa dalam pembahasan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember.

“Persoalan jalan dan penerangan jalan umum merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Semua aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan melalui pembahasan anggaran agar bisa direalisasikan,” kata Budi.

Tak hanya infrastruktur, persoalan sulitnya mengakses pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian.

BACA JUGA: Polres Palopo Gandeng SPIL Buka Peluang Kerja, Putra Daerah Diminta Diprioritaskan

Budi menawarkan solusi bagi warga yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan, khususnya KTP elektronik. Jika jumlah pemohon mencapai lebih dari 100 orang, ia siap mengupayakan pelayanan jemput bola melalui mobil keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan.

Persiapan Pilkades 2027

Selain pelayanan publik, Budi turut menyoroti persiapan Pilkades yang direncanakan berlangsung pada 2027.

Sebagai anggota Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, ia menyampaikan rencana pembentukan panitia Pilkades pada April 2027.

Ia juga berencana mengusulkan pengaturan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan jumlah penduduk di setiap dusun.

Dalam skema yang diusulkan, dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa akan memiliki satu TPS. Sementara dusun dengan jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa diusulkan mendapat dua TPS.

Menurut Budi, pengaturan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyalurkan hak pilih sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan.

Ia mengingatkan agar perbedaan dukungan terhadap calon kepala desa tidak menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat.

“Setiap warga memiliki hak menentukan pilihannya. Namun, jangan sampai perbedaan pilihan justru merusak hubungan persaudaraan. Kerukunan dan ketertiban harus tetap dijaga,” pesannya.

Soroti Penggunaan Sound Horeg

Persoalan penggunaan sound system berdaya besar atau sound horeg juga menjadi salah satu isu yang disinggung Budi dalam reses tersebut.

Ia menilai kegiatan hiburan maupun karnaval tetap dapat dilaksanakan masyarakat. Namun, penggunaannya harus memperhatikan batas kewajaran dan tidak mengganggu ketenteraman lingkungan.

Budi mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas persoalan tersebut.

Ia juga mendorong adanya pengaturan waktu operasional sound horeg agar tidak mengganggu warga yang membutuhkan ketenangan, termasuk pasien rumah sakit dan anak-anak yang sedang belajar.

“Kegiatan hiburan tetap boleh dilaksanakan, tetapi jangan berlebihan. Kita harus menghormati kepentingan masyarakat lain, terutama warga yang sedang sakit dan anak-anak yang membutuhkan suasana tenang untuk belajar,” ujarnya.

Ia berharap penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat pada 2027 mendatang bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

Menutup kegiatan reses, Budi kembali menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan warga ke tingkat pembahasan legislatif.

Aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan diperjuangkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD maupun koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Jangan ragu menyampaikan kebutuhan dan persoalan di lingkungan masing-masing. Semua aspirasi akan kami tampung dan perjuangkan melalui jalur anggaran di DPRD,” pungkasnya.

(Dodik)