‎Gibran Minta Mundur ke Prabowo, Mensesneg Ungkap Isi Pertemuan 2,5 Jam

Ronald Reagan

November 10, 2026 | 5:28 pm

Mensesneg Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. (ist)

‎JAKARTA, TEKAPE.co – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

‎Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut mengungkapkan keinginannya untuk mundur di tengah polemik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan dokumen pendidikan.

‎”Memang benar, pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Dalam pembicaraan itu, Wapres menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo.

‎Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

‎”Perlu kami luruskan, tidak benar jika Presiden menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah saran, sedangkan Wapres memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN,” jelasnya.

‎Polemik dokumen pendidikan Gibran sendiri semakin menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

‎Putusan MA tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

‎Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

‎Perkembangan tersebut turut memicu respons politik di DPR. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi diketahui telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.